Sejumlah Anggota DPR Pesimistis soal Target 248 RUU Prolegnas

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2020-2024 dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 17 Desember 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/Putri.

    DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2020-2024 dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 17 Desember 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengaku pesimistis dengan target Program Legislasi Nasional atau  Prolegnas 2020-2024 yang terdiri dari 248 rancangan undang-undang. Mereka mengakui target itu terlalu besar. Anggota DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat daftar Prolegnas itu sebaiknya dikaji ulang.

    "Terus terang saja secara pribadi saya enggak terlalu yakin ini bisa diselesaikan," kata Ace dalam interupsinya saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

    Menurut Wakil Ketua Komisi VIII ini, Dewan semestinya menyetujui terlebih dulu target yang menjadi prioritas utama. Dia mengatakan pembahasan ulang lebih baik ketimbang target itu nantinya menjadi catatan bagi kinerja DPR periode 2019-2024.

    Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyampaikan hal senada. Arsul berujar dia tadinya ingin menyambung interupsi Ace saat rapat paripurna. "Saya tadinya mau ngomong, menyambung Bang Ace, cuma karena Ketua DPR (Puan Maharani) mau pidato," kata Arsul secara terpisah.

    Arsul mengaku ingin menyampaikan bahwa dia menerima pengesahan Prolegnas tersebut. Namun dia juga meminta agar daftar itu ditinjau ulang setiap akhir tahun. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengaku khawatir DPR tak bisa merampungkan target legislasi seperti yang terjadi periode sebelumnya.

    Pada periode 2014-2019, DPR hanya mengesahkan 84 RUU dengan komposisi 49 kumulatif terbuka dan 35 RUU Prolegnas. "Saya juga punya kekhawatiran. Karena di satu sisi kami juga ingin akomodasi masyarakat, tapi di sisi lain jangan-jangan kayak periode kemarin," ujar Arsul.

    Anggota Komisi Hukum Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan pun mengaku pesimis. Namun, ujar dia, bagaimana pun Prolegnas itu sudah diketok di rapat paripurna tadi. "Saya termasuk pesimis. Tapi pandanglah itu sebagai bentuk semangatnya kami," kata Hinca.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.