Percepat Pembangunan Papua, Pemerintah Satukan Desk Tiap Lembaga

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD bersiap memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Menko Polhukam Mahfud MD bersiap memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah berencana menyatukan desk-desk Papua di sejumlah kementerian/lembaga. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat di sana.

    "Ada gagasan yang kami bicarakan dengan Presiden (Joko Widodo atau Jokowi). Agar holistik tadi kami bicarakan kemungkinan agar disatukan, di bawah satu payung," katanya saat membuka Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW. Marriott, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

    Selama ini, ada desk Papua di Bappenas dan di Kemenko Polhukam ada juga desk Papua. Dengan adanya penyatuan desk Papua, tiap kementerian/lembaga bisa saling berkontribusi dalam setiap pembangunan di sana.

    Jika Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib membangun jalan raya. Pertamina harus membangun pom bensin, Kemenko Polhukam harus menjamin keamanannnya, dan seterusnya. “Itu yang namanya holistik, tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu kadang kala hilang," ucap dia.

    Menurut Mahfud, untuk mempercepat pembangunan di Papua tidak bisa mengandalkan cara-cara lama. Perlu ada terobosan baru yang bijak.

    Terobosan-terobosan itu antara lain: fokus transformasi Papua yang bersifat holistik, merumuskan model baru dalam mengelola Papua. Bappenas harus memastikan apa yang direncanakan untuk Papua terlaksana dengan baik, serta merumuskan dan melaksanakan terobosan baru yang tepat untuk kemajuan Papua.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.