Pimpinan KPK Jilid V Ingin Banyak Iklan Pencegahan Korupsi di TV

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri), memberikan keterangan terkait ditetapkannya Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.  Alex mengatakan pihaknya menduga  Imam secara keseluruhan telah menerima uang senilai Rp 26,5 miliar dalam kasus dugaan suap penyaluran bantuan dana hibah KONI. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri), memberikan keterangan terkait ditetapkannya Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2019. Alex mengatakan pihaknya menduga Imam secara keseluruhan telah menerima uang senilai Rp 26,5 miliar dalam kasus dugaan suap penyaluran bantuan dana hibah KONI. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 ingin lebih banyak membuat iklan pencegahan korupsi di televisi dan media lainnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakannya dalam acara laporan kinerja KPK 2016-2019.

    "Mungkin ini ke depan saya dan pimpinan yang lain akan mendorong iklan layanan masyarakat itu untuk mengingatkan apa bahaya korupsi dan mendorong masyarakat, supaya sadar korupsi itu merugikan masyarakat sendiri," kata Alex di kantornya, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

    Pimpinan KPK jilid V terdiri dari Ketua KPK Firli Bahuri, Lilik Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. Alex adalah pimpinan KPK jilid IV yang terpilih kembali untuk periode berikutnya.

    Alex menuturkan selama kepemimpinannya empat tahun terakhir ini, KPK jarang membuat iklan di televisi. Kebanyakan berita KPK, kata dia, juga hanya soal penetapan tersangka atau operasi tangkap tangan.

    KPK dinilai perlu membuat lebih banyak iklan layanan masyarakat yang menjabarkan bahaya korupsi. Iklan itu, kata dia, juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi prilaku korup di sekitarnya.

    Menurut dia, iklan itu sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni pencegahan korupsi. Konsep yang banyak dikritik pegiat anti-korupsi, karena tak akan menimbulkan efek jera. "Jangan sampai KPK arahnya ke mana, pemerintah ke mana," kata Alex.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.