Ibu Kota Baru, Jokowi Sebut Sudah Kantongi Restu Tokoh Kaltim

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan dialog dengan tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur terkait pembangunan ibu kota baru di De Bandar Resto, Balikpapan, 17 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan dialog dengan tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur terkait pembangunan ibu kota baru di De Bandar Resto, Balikpapan, 17 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Samboja - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sudah mendapatkan persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat adat dan agama Kalimantan Timur mengenai rencana membangun ibu kota negara.

    "Para tokoh menyampaikan selamat datang dan mempersilakan kita untuk segera dimulai pembangunan," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda seksi Samboja-Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.

    Jokowi mengadakan pertemuan itu di De Bandar Resto di Kota Balikpapan. Ia meminta izin kepada tokoh masyarakat dan adat setempat terkait rencana memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kertanegara (Kukar).

    "Tadi dengan tokoh-tokoh Kalimantan Timur saya menyampaikan permisi, ketok pintu, kulo nuwun bahwa setelah keputusan ibu kota kita ingin masuk ke Kukar dan PPU," katanya.

    Menurut Jokowi, ada satu permintaan dari para tokoh, yaitu adanya perguruan tinggi. Jokowi memastikan pembangunan universitas sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan ibu kota. "Artinya tidak ada masalah," ucapnya.

    Sebelum mengunjungi lokasi ibu kota, Jokowi juga mengadakan rapat terbatas di Kantor Presiden, pada Senin kemarin. Jokowi meminta perpindahan ibu kota baru dirancang sebagai transformasi menuju ekonomi cerdas (smart economy). Pemindahan ibu kota ini harus menandai terjadinya perubahan di sejumlah aspek, agar menjadi lebih baik.

    "Menandai proses transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional, dan talenta-talenta nasional kita," kata Jokowi dalam rapat terbatas terkait Perpindahan Ibu Kota Negara di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

    Menurut Jokowi, ibu kota baru ini bertujuan untuk menjadi mesin penggerak smart economy. Sebab, rancangan ibu kota baru tidak cukup sekadar berkonsep smart metropolis.

    "Tapi akan memiliki penanda bahwa negara kita telah melakukan transformasi ekonomi ke smart economy, yaitu dengan dibangunnya cluster pendidikan, cluster riset dan inovasi," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.