Bamsoet: FOR PAPUA Harus Bisa Wujudkan Papua Aman dan Damai

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan SK Pembentukan FOR PAPUA di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta pada Selasa, 17 Desember 2019.

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan SK Pembentukan FOR PAPUA di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta pada Selasa, 17 Desember 2019.

    INFO NASIONAL — Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (FOR PAPUA) yang pada hari ini resmi mendapatkan Surat Keputusan pembentukan dari MPR RI, bisa bergerak cepat menjadi bagian solusi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan selaras. Hal itu sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    "FOR PAPUA yang berisi anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat, akan menguatkan posisi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua, para anggota dewan tersebut punya posisi kuat membangun jembatan dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi Papua, jalan dialog merupakan kunci utama agar berbagai permasalahan tersebut bisa diurai dan dicari solusinya sesuai aspirasi masyarakat Papua," ujar Bamsoet saat memberikan SK Pembentukan FOR PAPUA, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

    Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (F-PPP). Sedangkan anggota FOR PAPUA, antara lain Ketua Yorrys Raweyai (Anggota DPD RI Dapil Papua), serta para anggota lainnya seperti Robert Kardinal (Anggota DPR RI Dapil Papua Barat F-Golkar), Trifena M. Tinal (Anggota DPR RI Dapil Papua F-Golkar), dan Willem Wandik (Anggota DPR RI Dapil Papua F-Demokrat).

    Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, daerah Papua selain menyimpan berbagai kekayaan alam juga menyimpan keharmonisan hidup yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dirilis Kementerian Agama pada 11 Desember 2019, Provinsi Papua Barat berada di urutan pertama sebagai daerah paling toleran di Indonesia, dengan skor mencapai 82,1. Sedangkan Provinsi Papua menempati urutan ke-6 dengan skor 79,0, berada di bawah NTT (peringkat ke-2, skor 81,1), Bali (peringkat ke-3, skor 80,1), Sulawesi Utara (peringkat ke-4, skor 79,4), dan Maluku (peringkat ke5, skor 79,4).

    "Hal tersebut membuktikan, pada dasarnya masyarakat Papua merupakan masyarakat yang damai dan penuh kesahajaan. Tenggang rasa, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Jika kini terjadi berbagai ketegangan, kemungkinan terbesar penyebabnya akibat tidak adanya komunikasi yang efektif dari para pemangku kebijakan terhadap masyarakat Papua. Di situlah peran penting FOR PAPUA," tutur Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, selain untuk Papua, MPR RI juga akan membentuk Forum Komunikasi dan Aspirasi Aceh. Sebagai dua kutub ujung Indonesia, Aceh dan Papua, sebagaimana juga daerah lainnya di Indonesia, harus tetap dijaga kedamaiannya.

    "Kedamaian Aceh tak boleh terganggu oleh masalah apapun. Sudah cukup masyarakat Aceh berkubang dalam larutan konflik berkepanjangan sejak puluhan tahun silam. Kedamaian yang sudah lahir harus disyukuri dengan cara mengisinya melalui berbagai agenda pembangunan. Sehingga masyarakat Aceh bisa semakin sejahtera lahir dan batin," kata Bamsoet. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.