Isu Jabat Dewan Pengawas KPK, Yusril Ihza: Maaf, Saya Tak Minat

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara sekaligus pemegang saham Sriwijaya Air Yusril Ihza Mahendra selepas rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta. Kamis, 7 November 2019. Tempo/Caesar Akbar

    Pengacara sekaligus pemegang saham Sriwijaya Air Yusril Ihza Mahendra selepas rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta. Kamis, 7 November 2019. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra membantah isu bahwa dirinya masuk dalam daftar calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang dipilih presiden. 

    Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, tidak ada pihak resmi yang menghubungi dirinya untuk menjadi Dewas KPK. Dia pun, tidak berminat.

    "Saya sendiri dengan segala permohonan maaf, sama sekali tidak berminat dan tidak bersedia menduduki jabatan sebagai Dewas KPK tersebut," ujar Yusril lewat keterangan tertulis yang dikirimkan dari Manila tertanggal Senin, 16 Desember 2019.

    Yusril mengatakan, dirinya lebih memilih tetap menjadi advokat professional yang oleh UU Advokat dikategorikan sebagai penegak hukum, daripada menjadi Dewas KPK.

    Penyaringan kandidat Dewan Pengawas KPK dilakukan oleh tim internal istana yang dikomandani Mensesneg Pratikno. Beberapa anggotanya adalah Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Dini Purwono, dan Fadjroel Rachman.

    Beredar nama bakal calon dewan pengawas KPK, seperti Indriyanto Seno Adji, Adi Toegarisman, Marcus Priyo Gunarto, Taufiequrachman Ruki, hingga Yusril Ihza Mahendra. Yusril sudah membantah.

    Pratikno meminta publik menunggu hingga 20 Desember 2019 untuk mengetahui calon Dewan Pengawas KPK.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut, dia masih melihat satu per satu rekam jejak calon Dewas KPK "Baru proses finalisasi, juga sama melihat satu per satu track record seperti apa integritas semua," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

    DEWI NURITA I FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.