TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dengan agenda meresmikan tol Balikpapan-Samarinda seksi Samboja-Samarinda sepanjang 58,47 kilometer dan mengunjungi calon ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Selasa sekitar pukul 09.50 WIB.
Menyambut Presiden Jokowi dan rombongan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noord dan sejumlah pejabat terkait.
Ikut mendampingi Presiden Jokowi sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Presiden terlebih dahulu diagendakan untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.
Selanjutnya, Presiden menuju Gerbang Tol Samboja untuk meresmikan ruas tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi Samboja-Samarinda.
Tol yang dibangun sejak November 2016 ini akan memangkas waktu tempuh antara Balikpapan-Samarinda, dari semula 3 jam menjadi 1 jam. Rencananya ruas tol ini akan diperpanjang hingga ke pusat ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Tol Balikpapan-Samarinda seksi 2—4 yang menghubungkan Samboja-Samarinda sepanjang 58,47 kilometer. Pemerintah pusat dan daerah membantu dana sebesar Rp2,8 triliun sementara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebesar Rp9,97 triliun.
Untuk seksi 2 hingga 4, pembangunannya menggunakan dana BUJT, yakni PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda (JMBS). Jasa Marga memegang 62,1 persen saham, sedangkan sisanya dimiliki oleh Wijaya Karya hingga PT PP.
Selanjutnya, Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Di lokasi ibu kota baru itu, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare. Selain untuk areal ibu kota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung, termasuk kawasan hijau. Untuk kantor kementerian dan lembaga negara, butuh lahan 4.000—6.000 hektare. Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 hektare.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan bahwa pemerintahan ibu kota baru berbentuk provinsi baru seluas total 256.000 hektare.
Di dalamnya ada 56.000 hektare yang menjadi daerah ibu kota. Di dalam 56.000 hektare akan ada kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare. Area 56.000 hektare diatur oleh city manager yang bukan bagian dari daerah otonom.
Calon Ibu Kota Indonesia yang baru didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city). Setidaknya ada tiga cluster di ibu kota baru itu, yaitu cluster pemerintahan, pendidikan, dan teknologi, serta masih bisa ditambah cluster wisata.
Pemindahan Ibu kota baru butuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024. Anggaran itu direncanakan dari APBN, swasta, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
ANTARA
