Mendagri Persilakan Aparat Telusuri Rekening Kasino Kepala Daerah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019. TEMPO/Putri.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan rekening kasino kepala daerah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

    Sebab, berdasarkan sifat kerahasiaan data transaksi keuangan, hasil temuan PPATK bukan menjadi ranah Kemendagri untuk menindaklanjuti.

    "Kami serahkan kepada PPATK dan aparat penegak hukum, apabila terdapat unsur pelanggaran hukumnya," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Desember 2019.

    Ia mengatakan, temuan informasi hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan informasi yang bersifat rahasia.

    Pernyataan itu mengutip Pasal 10A dan 17A Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

    "Bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut dikenakan sanksi, apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut," ujar Bahtiar.

    Bahtiar yang juga Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum itu mengatakan, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima informasi hasil analisis dari PPATK.

    Ia juga mengatakan, Mendagri Tito Karnavian mempersilakan kepada aparat penegak hukum menyelidiki kasus ini apabila terdapat temuan dan unsur pelanggaran dari segi hukum.

    "Prinsipnya Mendagri mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki temuan rekening kasino di luar negeri, apabila terbukti milik kepala daerah yang memenuhi unsur pelanggaran hukumnya," kata Bahtiar.

    Sebelumnya Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkap adanya dugaan kepala daerah melakukan pencucian uang melalui kasino. Ia mengatakan kepala daerah itu melakukan transaksi uang dalam bentuk mata uang asing dengan nominal Rp 50 miliar.

    Kiagus hingga kini menolak membeberkan siapa kepala daerah tersebut.

    Bahtiar mengatakan, terkait data pelaporan dan transaksi keuangan, belum terbukti apakah ada pelanggaran hukum atau tidak dalam kasus tersebut. Apabila ada bukti pelanggaran hukum, maka, ujar Bahtiar, itu ranah penegak hukum untuk menindaklanjuti.

    "Dan mohon kita semua tetap menghormati asas praduga tak bersalah," kata Bahtiar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.