TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir pada kunjungan silaturahmi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat meminta agar pemilihan umum tetap berjalan secara langsung dipilih oleh rakyat. Ia mengatakan pemilu langsung harus dipertahankan karena merupakan amanat reformasi.
“Karena itu Muhammadiyah memandang bahwa tonggak pertama ini, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat harus tetap dipertahankan,” ujar Haedar kepada wartawan setelah bertemu pimpinan MPR di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.
Haedar melanjutkan, hal lain yang ia sarankan kepada MPR adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Haedar GBHN diperlukan sebagai prinsip berbangsa dalam tujuan nasional, kewajiban pemerintah, dan prinsip kemerdekaan.
Nilai-nilai tersebut, kata dia, harus digariskan dalam GBHN. Hadirnya GBHN, menurutnya, bisa menjadi pedoman bagi siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya. “Nah visi misi presiden terpilih itu tidak boleh lepas dari GBHN. Karena itu Muhammadiyah bersetuju jika ada amandemen UUD 45 itu dilakukan terbatas untuk GBHN,” tuturnya.
Meski demikian Haedar menyampaikan, untuk sampai pada GBHN yang representatif, tentu perlu kajian yang mendalam dan tidak terburu-buru.
Pimpinan MPR, Bambang Soesatyo, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Arsul Sani, menyambangi PP Muhammadiyah. Sebelumnya pimpinan MPR juga telah mengunjungi Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia untuk meminta pendapat organisasi-organisasi tersebut terkait hal yang sama.
