Pelanggaran HAM Masa Lalu, Moeldoko: Memaafkan Tapi Tak Melupakan

Kepala Staf Presiden Moeldoko saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko menerangkan rencana pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) guna mengungkap pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah tidak mau pelanggaran HAM ini terlupakan. Tapi di sisi lain ingin ada pemaafan dari korban kepada para pelaku.

"Memaafkan tapi tidak melupakan. Jangan sampai memaafkan tapi melupakan, ini yang enggak boleh. Karena apapun ini sebuah peristiwa yang pernah menjadi history bagi bangsa Indonesia," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini sedang mencari konsep terbaik tentang pembentukan KKR. Pemerintah juga ingin mengadakan pertemuan dengan para korban pelanggaran HAM.

"Pasti. Akan ada formulasi yang dirumuskan, setelah itu ada pertemuan yang perlu digagas, yang bisa diajak bicara. Karena ini enggak bisa sepihak," ucap dia.

Moeldoko menuturkan ia akan berdiskusi dengan mantan dekan Fakultas Hukum Harvard, Martha Louise Minow, malam ini, Senin, 16 Desember 2019. Ia menilai Martha adalah sosok yang tepat untuk dimintai masukan bagi pemerintah Indonesia.

"Kami, kan, perlu benchmark. Kedua, perlu menggali pengalaman profesor itu di dalam hal sama di beberapa negara," tuturnya.

Wacana pembentukan KKR kembali mencuat setelah Presiden Jokowi melantik para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md berjanji membentuk KKR untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu yang tak kunjung usai.

KKR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Tapi kemudian undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 karena tidak memberikan kepastian hukum.






Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

2 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


Relawan Ubah Deklarasi Moeldoko Lebih Sederhana, Prioritaskan Bantu Korban Gempa Cianjur

3 hari lalu

Relawan Ubah Deklarasi Moeldoko Lebih Sederhana, Prioritaskan Bantu Korban Gempa Cianjur

Relawan mengubah agenda deklarasi Moeldoko menjadi lebih sederhana dan berfokus pada aksi kemanusiaan korban gempa Cianjur


Kartu Prakerja Berjalan 3 Tahun, Penerima Manfaat di Aceh Tembus 400 Ribu Orang

6 hari lalu

Kartu Prakerja Berjalan 3 Tahun, Penerima Manfaat di Aceh Tembus 400 Ribu Orang

Sebanyak 440.287 dari total 16,4 juta penerima Program Kartu Prakerja berasal dari Provinsi Aceh.


Bamsoet Apresiasi KSP Dukung Konser Slank

9 hari lalu

Bamsoet Apresiasi KSP Dukung Konser Slank

Puncak konser HUT-39 Slank 'Beautiful Smile Indonesia Tour' akan diselenggarakan di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada 17 Desember 2022


Heru Budi Hartono Jamin Kendaraan Listrik Tidak Kena Ganjil Genap Jakarta

10 hari lalu

Heru Budi Hartono Jamin Kendaraan Listrik Tidak Kena Ganjil Genap Jakarta

Heru Budi Hartono memastikan kendaraan listrik bebas dari aturan ganjil genap di Ibu Kota.


Subsidi Kendaraan Listrik, Moeldoko: Masih Dibahas Besaran dan Mekanismenya

10 hari lalu

Subsidi Kendaraan Listrik, Moeldoko: Masih Dibahas Besaran dan Mekanismenya

Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintah masih membahas soal subsidi kendaraan listrik.


Moeldoko Berharap Muktamar Muhammadiyah Hasilkan Pemimpin yang Solutif

11 hari lalu

Moeldoko Berharap Muktamar Muhammadiyah Hasilkan Pemimpin yang Solutif

Muktamar Muhammadiyah yang mulai digelar pada hari ini akan memilih kepengurusan baru untuk masa jabatan 2022-2027.


KTT G20, Australia Bahas Dugaan Pelanggaran Ham oleh Cina

12 hari lalu

KTT G20, Australia Bahas Dugaan Pelanggaran Ham oleh Cina

Walau topik resmi dari KTT G20 adalah ketahanan pangan. Namun, isu pelanggaran HAM banyak dibahas oleh para pemimpin negara.


Kolaborasi PLN dan Sumitomo Percepat Transisi Energi di Indonesia

14 hari lalu

Kolaborasi PLN dan Sumitomo Percepat Transisi Energi di Indonesia

kerja sama PLN dengan Sumitomo merupakan wujud kolaborasi era baru


Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

15 hari lalu

Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

Atnike Nova Sigiro berharap dewan komisioner Komnas HAM yang baru terbentuk tersebut bisa bekerja secara maksimal dalam penegakan HAM di Indonesia.