TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyewa 14 lembaga survei untuk persiapan Pilkada 2020. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Arif Wibowo mengatakan lembaga-lembaga sigi inilah yang akan diacu oleh partai dalam mempertimbangkan pemberian rekomendasi untuk para bakal calon kepala daerah.
"Acuan kami hasil survei lembaga yang sudah direkomendasikan DPP. Bahwa ada survei lain tentu akan kami lihat, kami tilik juga sebagai pertimbangan," kata Arif melalui telepon, Senin, 16 Desember 2019.
Arif sekaligus menanggapi hasil survei lembaga Media Survei Nasional atau Median yang dirilis hari ini. Sigi yang digelar 3-9 Desember 2019 itu memotret popularitas dan elektabilitas Gibran Rakabuming dan Achmad Purnomo, dua orang yang ingin maju sebagai wali kota Solo dari PDIP.
Survei Median mencatat elektabilitas Gibran masih kalah dari Purnomo yang merupakan Wakil Wali Kota Solo inkumben. Secara top of mind, elektabilitas Gibran sebesar 19,1 persen, sedangkan Purnomo 40,9 persen. Adapun dari pertanyaan tertutup elektabilitas keduanya secara berturut-turut 24,5 persen dan 45 persen.
Menurut Arif, PDIP menetapkan standard untuk lembaga survei yang mereka sewa. Jumlah responden yang disurvei minimal harus berjumlah 400 orang dengan margin of error maksimal 5 persen.
Arif sebelumnya pernah menjelaskan, para bakal calon bebas memilih satu di antara 14 lembaga survei yang direkomendasikan. Namun partailah yang akan membiayai lembaga-lembaga itu.
Survei akan digelar tiga kali. Hasil survei pertama harus sudah diserahkan kepada DPP PDIP sebelum 25 Desember ini. Survei kedua akan digelar sekitar bulan Februari, sedangkan sigi terakhir sekitar akhir Mei atau awal Juni sebelum pendaftaran calon kepala daerah.
Arif mengatakan hasil survei-survei itu hanya akan digunakan untuk kepentingan internal partainya dan tak boleh dipublikasikan.
"Kalau kami umumkan tentu ada motif tertentu. Kami enggak. Kami ingin memutuskan paslon yang paling layak untuk diusung oleh partai, bukan bikin rame," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR ini.
Arif juga mengimbuhkan, Median tak termasuk lembaga survei yang disewa PDIP. Dia pun enggan berkomentar lebih jauh ihwal hasil sigi lembaga tersebut.
