Pangkas Eselon III-IV di Kemenpan, Tjahjo Kumolo: Sisa 3 Jabatan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan pemangkasan jumlah jabatan eselon III dan IV di kementeriannya sudah berjalan.

    Bahkan saat ini jumlah jabatan di kedua eselon tersebut hanya tiga.

    "Sudah efektif berjalan," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

    Tjahjo Kumolo menuturkan sebelumnya pada eselon III berjumlah 63 jabatan dan sekarang tersisa satu.

    "Yang dipertahankan Kepala Bagian TU dan Layanan Pengadaan."

    Adapun pada eselon IV dulu ada 96 jabatan tapi kini tinggal dua.

    "Yang dipertahankan Kasubag Rumah Tangga dan Kasubag Protokol," ujar politikus senior PDI Perjuangan itu.

    Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengatakan Kementerian PAN-RB diproyeksikan menjadi percontohan pemangkasan eselon.

    "Kalau kami mau meminta kementerian dan lembaga lain memangkas eselon, harus dimulai dari Kemen PAN-RB sebagai contoh," kata dia pada Oktober 2019.

    Menurut Tjahjo, pemangkasan eselon di kementerian/lembaga bisa rampung paling lama dalam satu tahun.

    Pemangkasan eselon ini pertama kali disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan.

    Kala itu Jokowi usai dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2019.

    Ia ingin ada penyederhanaan birokrasi sehingga bisa memudahkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.