TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah memprotes pemberitaan media Amerika Serikat Wallstreet Journal yang menuding adanya fasilitas dan lobi-lobi pemerintah Cina terhadap sejumlah ormas Islam Indonesia terkait permasalahan HAM muslim Uighur di Xinjiang. Muhammadiyah menilai pemberitaan itu tak berdasar dan memfitnah mereka dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pihaknya tak tinggal diam terkait masalah ini. Mereka sudah memberi masukan pada pemerintahan Indonesia mengenai permasalahan itu.
"Sebagaimana kami menyoroti di Rohingya di Myanmar, Palestina, India, yang itu problem kemanusian yang universal," ujar Haedar dalam konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2019.
Haedar mengatakan Muhammadiyah bergerak di ranah kemanusiaan, moral sebagai kekuatan Islam. Suara yang mereka keluarkan tanpa ada kaitannya dengan agama, ras, etnik, maupun suku bangsa. Karena itu, ia menegaskan tak ingin ada pemberitaan yang melenceng terkait hal ini.
Sebelumnya, Wallstreet Journal memberitakan bahwa pemerintah Cina bergerak untuk meyakinkan berbagai pihak, mulai dari ulama, hingga politikus dunia untuk memalingkan muka dari pelanggaran HAM yang mereka lakukan di Xinjiang. Berbagai upaya termasuk lewat pemberian fasilitias hingga uang menjadi cara mereka.
Ormas Islam Indonesia disebut juga masuk dalam radar pemerintah Cina. Pada Februari lalu, 15 orang dari PP Muhammadiyah, MUI, dan PBNU, plus tiga wartawan Indonesia, diajak berkunjung ke Xinjiang. Di sana, menurut laporan Wallstreet Journal, mereka ditunjukkan situasi muslim Uighur yang sudah direkayasa sedemikian rupa oleh pemerintah Cina, agar nampak baik-baik saja.
