DPR Minta Mendagri Tindaklanjuti Temuan PPATK Soal Pencucian Uang

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kasino di Genting Highland, Malaysia. Shutterstock

    Ilustrasi kasino di Genting Highland, Malaysia. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Sodik Mudjahid meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai praktik pencucian uang hasil korupsi kepala daerah ke kasino di luar negeri. Ia meminta Mendagri mengklarifikasinya kepada kepala daerah yang dimaksud.

    “Mendagri harus memberikan perhatian kepada kasus ini dan minta penjelasan lebih lanjut kepada PPATK. Mendagri harus meminta penjelasan dari kepala daerah atas dasar masukan nama kepala daerah yang dimaksud PPATK,” kata Sodik, Senin 16 Desember 2019.

    Politikus asal Gerindra ini juga meminta PPATK menindaklanjuti penjelasannya. Agar informasi yang sudah dipaparkan tidak menjadi isu yang meresahkan dan membuat gaduh.

    Ia meminta PPATK menjelaskan, dari mana uang yang diduga dialirkan ke kasino di luar negeri itu didapatkan. Informasi itu harus dijelaskan apakah betul kepala daerah melaksanakan praktik pencucian uang. “Perlu penjelasan apakah pola pencucian uang atau melaksanakan judi,” kata dia.

    Ia mengklaim Komisi II sudah meminta Kapolri menyelidiki kasus itu lebih dalam, dan menindaklanjutinya secara hukum. Menurut dia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah ikut memantau.

    Sebelumnya Ketua PPATK Ki Agus Badaruddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019 menyampaikan temuannya terkait aliran dana ke kasino luar negeri itu. "PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa Kepala Daerah yang diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," kata Badar.

    Dalam paparannya, Badar mengatakan penempatan dana di luar negeri merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, Badar tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kepala daerah yang diduga melakukan tindakan itu.


    FIKRI ARIGI | ROSSENO AJI
    Komisi II Minta Mendagri Soroti Temuan PPATK

    Anggota Komisi II Sodik Mudjahid meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana kepala daerah ke kasino di luar negeri. Ia meminta Mendagri mengklarifikasi ke kepala daerah yang dimaksud.
    “Mendagri harus memberikan perhatian kepada kasus ini dan minta penjelasan lebih lanjut kepada PPATK. Mendagri harus meminta penjelasan dari kepala daerah atas dasar masukan nama kepala daerah yang dimaksud PPATK,” kata Sodik, Senin 16 Desember 2019.
    Politikus asal Gerindra ini juga meminta PPATK menindaklanjuti penjelasannya. Agar informasi yang sudah dipaparkan tidak menjadi isu yang meresahkan dan membuat gaduh.
    Ia meminta PPATK menjelaskan, dari mana uang yang diduga dialirkan ke kasino di luar negeri itu didapatkan. Informasi itu harus dijelaskan apakah betul kepala daerah melaksanakan praktik pencucian uang. “Perlu penjelasan apakah pola pencucian uang atau melaksanakan judi,” kata dia.
    Ia mengklaim Komisi II sudah meminta Kapolri menyelidiki kasus itu lebih dalam, dan menindaklanjutinya secara hukum. Menurut dia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah ikut memantau.
    Sebelumnya Ketua PPATK Ki Agus Badaruddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019 menyampaikan temuannya terkait aliran dana ke kasino luar negeri itu. "PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa Kepala Daerah yang diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," kata Badar.
    Dalam paparannya, Badar mengatakan penempatan dana di luar negeri merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, Badar tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kepala daerah yang diduga melakukan tindakan itu.

    FIKRI ARIGI | ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.