Komisi II Minta Mendagri Soroti Temuan PPATK

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tito Karnavian berjanji akan berkoordinasi dengan PPATK, Sabtu, 14 Desember 2019.

    Mendagri Tito Karnavian berjanji akan berkoordinasi dengan PPATK, Sabtu, 14 Desember 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Sodik Mudjahid meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana kepala daerah ke kasino di luar negeri. Ia meminta Mendagri mengklarifikasi ke kepala daerah yang dimaksud.

    “Mendagri harus memberikan perhatian kepada kasus ini dan minta penjelasan lebih lanjut kepada PPATK. Mendagri harus meminta penjelasan dari kepala daerah atas dasar masukan nama kepala daerah yang dimaksud PPATK,” kata Sodik saat dihubungi, Senin 16 Desember 2019.

    Politikus asal Gerindra ini pun meminta kepada PPATK untuk menindalankuti penjelasannya. Agar informasi yang sudah dipaparkan tidak menjadi isu yang meresahkan dan membuat gaduh.

    Ia meminta PPATK menjelaskan, dari mana uang yang diduga dialirkan ke kasino di luar negeri tersebut didapatkan. Ia juga meminta informasi tersebut dijelaskan apakah betul kepala daerah melaksanakan praktik cuci uang.

    “Perlu penjelasan apakah pola cuci uang atau melaksanakan judi,” kata dia.

    Ia mengklaim Komisi II sendiri sudah meminta Kapolri untuk menyelidiki kasus tersebut lebih dalam, dan menindaklanjutinya secara hukum. Menurutnya Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah ikut memantau.

    Sebelumnya Ketua PPATK Ki Agus Badaruddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019 menyampaikan temuannya terkait aliran dana ke kasino luar negeri tersebut.

    "PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa Kepala Daerah yang diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," kata Badar.

    Dalam paparannya, Badar mengatakan penempatan dana di luar negeri merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, Badar tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kepala daerah yang diduga melakukan tindakan tersebut.

    FIKRI ARIGI | ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.