12 Pegawai KPK Mundur, Saut: Ada yang Ingin Dekat Keluarga

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda dan  Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan ada beberapa alasan kenapa 12 orang pegawai KPK memutuskan mengundurkan diri.

    "Begitu mengajukan pengunduran diri, mereka hanya bilang ingin dekat dengan keluarga, ingin mengabdi di tempat lain, terima kasih ke KPK yang sudah memberi waktu untuk mengabdi," kata Saut di acara diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Ahad, 15 Desember 2019.

    Saut mengatakan tak bisa memastikan alasan sebenarnya para pegawai mundur dalam tempo yang berdekatan. Hanya saja, kata dia, mereka mundur setelah Undang-Undang KPK baru berlaku pada 17 Oktober 2019. 

    Saut mengatakan sudah meminta agar jangan ada lagi pegawai KPK yang mundur. Ia mengatakan sudah menyampaikan hal itu ketika acara Natal di KPK. "Semoga enggak bertambah," kata dia.

    Penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengatakan belum tahu alasan pasti 12 koleganya itu mundur. Namun, menurut dia, salah satu perubahan yang membuat pegawai gundah ialah status Aparatur Sipil Negara. Menurut dia, perubahan status ini berpotensi merusak independensi pegawai.

    "Kalau kita bekerja biasa saja tidak independen itu tidak masalah, tapi kalau pekerjaan itu punya tekanan kuat dan pengaruh kepada orang yang kuat, maka indepenensi itu mutlak," kata dia.

    Seorang kepala bagian di KPK membenarkan bahwa perubahan status menjadi ASN jadi alasan utama para pegawai mundur. Pegawai menilai, perubahan status itu dapat mengganggu independensi pegawai. Sementara, sebagian pegawai lainnya masih menunggu situasi lebih lanjut untuk memutuskan tetap atau cabut dari komisi antirasuah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.