Mahfud Md Minta PPP Islah dan Tak Ungkit Konflik Lama

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PPP kubu Muktamar Jakarta Sudarto (kiri) dan Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Surabaya Arsul Sani di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2019. TEMPO/Putri.

    Sekretaris Jenderal PPP kubu Muktamar Jakarta Sudarto (kiri) dan Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Surabaya Arsul Sani di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2019. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mendorong Partai Persatuan Pembangunan atau PPP melakukan islah secara menyeluruh hingga ke tingkat akar rumput. Menurut Mahfud, konflik dualisme yang mendera partai ini sudah rampung dan tak ada lagi status hukum yang diperebutkan.

    Mahfud mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM hanya mengakui PPP kubu Muktamar Surabaya yang kini dipimpin oleh pelaksana tugas Ketua Umum Suharso Monoarfa.

    "Itu urusan PPP. (Tapi) sebaiknya islah. Tidak ada lagi status hukum yang direbut, udah selesai PPP itu," kata Mahfud seusai pembukaan Mukernas V PPP di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2019.

    Mahfud mengatakan, pemerintah tak mengakui PPP kubu Muktamar Jakarta. Kubu Muktamar Jakarta sebelumnya diketuai oleh Djan Faridz, sebelum kini digantikan oleh Humphrey Djemat.

    "Yang lainnya dianggap enggak ada menurut hukum. Sebaiknya islah dan udah selesai jadi enggak perlu diungkit-ungkit lagi," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

    Mahfud berharap, PPP sebagai partai Islam tertua di Indonesia membawa pesan sejarah. Partai kakbah ini, kata dia, telah ikut memperjuangkan Islam di bumi nusantara, Islam sebagai rahmatan lil alamin, inklusif atau terbuka kepada perbedaan.

    Maka dari itu, Mahfud juga berharap PPP bisa turut menjadi penggerak moderasi Islam dan aktif melawan radikalisme.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.