TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan assesment (sistem penilaian) pengganti Ujian Nasional (UN) siswa yang akan dimulai 2021 tidak akan dilakukan di akhir masa studi.
Penilaian yang fokus pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter itu akan dilakukan di tahun keempat sekolah dasar, dan tahun kedua sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
"(Assesment) Dilakukan di tengah-tengah," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga dalam diskusi Polemik bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN" di Hotel Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, pada hari ini, Sabtu, 14 Desember 2019.
Diskusi juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, yakni anggota Komisi Pendidikan DPR Putra Nababan, Dekan Psikologi Universistas Mercu Buana Muhammad Iqbal,
Ketua PB PGRI Didi Supriaji, serta CEO Aku Pintar Lutvianto Pebri Handoko.
Ade menjelaskan, assesment itu dilakukan untuk memetakan kompetensi minimum. Assesment bertolok ukur pada Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).
Kedua tolok ukur tadi bisa memberikan jeda perbaikan bagi siswa selama 1,5 sampai 2 tahun.
"Jadi anak-anak itu, guru atau sekolah itu, diassest, dilakukan penilaian supaya bisa melakukan perbaikan ke depan," ujarnya.
Ade pun menyebut, ujian nasional kini menjadi upaya yang sia-sia karena tak terpakai ketika siswa mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Pendaftaran perguruan tinggi juga berdasar SMBPTN, bukan hasil ujian nasional.
"Jadi sebenarnya ini (ujian nasional) sia-sia. Biayanya juga besar sekali."
