Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ujian Nasional, Kemendikbud: Kelulusan Diserahkan ke Sekolah

Reporter

image-gnews
Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan kelulusan siswa akan menjadi kewenangan sekolah setelah perubahan format Ujian Nasional atau UN mulai 2021.

"Kelulusan kami serahkan ke sekolah," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga dalam diskusi Polemik bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN" di Hotel wahid Hasyim, Jakarta Pusat, pada hari ini, Sabtu, 14 Desember 2019.

Hadir pula sebagai narasumber anggota Komisi Pendidikan DPR dari PDIP Putra Nababan, Dekan Psikologi Universitas Mercu Buana (UMB) Muhammad Iqbal, Ketua PB PGRI Didi Supriaji, serta CEO Aku Pintar Lutvianto Pebri Handoko. 

Ade menerangkan salah satu kebijakan Kemdikbud yang mengembalikan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke sekolah bisa menjadi upaya guru untuk menentukan target kurikulum. Hal tersebut sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019.

"(Kelulusan) Anak itu tidak ditentukan hanya pada satu atau beberapa mata pelajaran. Tapi di situ dia bisa ditentukan guru. Guru bisa kasih assigntment, portofolio, tugas, dan berbagai macam."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ade lantas menegaskan bahwa ketika penentuan kelulusan dikembalikan ke sekolah, keragaman kemampuan (multiple intelligences) siswa akan meningkat. Ketika terjun ke dunia kerja, siswa bisa menjadi seorang pebisnis hingga kreator.

Menurut dia, saat ini siswa dinyatakan pintar kalau pandai matematika. Sistem baru ini menjadi evaluasi bagi dunia pendidikan nasional, yakni masyarakat harus merdeka, otonom, dan inovatif.

"Luar biasa itu keragamannya. Itu sebenarnya gagasan Mas Menteri (Nadiem Makarim)," ucap Ade.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

6 hari lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

KPAI meminta segera dibentuk Satgas Daerah dan Tim Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).


Kemendikbud Sebut Georgetown University dan King's College Mau Buka Cabang di Jakarta dan Jatim

9 hari lalu

Georgetown University (georgetown.edu)
Kemendikbud Sebut Georgetown University dan King's College Mau Buka Cabang di Jakarta dan Jatim

Kemendikbud menyebut pembahasan pembukaan kampus Georgetown University di Indonesia sudah dilakukan sejak setahun lalu.


Stanford Mau Bangun Kampus di IKN, Kemendikbud: Kami Belum Terima Usulan Itu

9 hari lalu

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam. dikti.kemdikbud.go.id
Stanford Mau Bangun Kampus di IKN, Kemendikbud: Kami Belum Terima Usulan Itu

Rencana pembangunan kampus Stanford University sebelumnya disampaikan oleh OIKN.


Raker dengan Nadiem, Anggota DPR Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Lebih Tinggi dari Kemendikbud

11 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Raker dengan Nadiem, Anggota DPR Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Lebih Tinggi dari Kemendikbud

Kata politikus PDIP soal anggaran makan siang gratis.


Kemendikbudristek Jelaskan Pertimbangan Kurikulum Merdeka Jadi Kurikulum Nasional

13 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek Jelaskan Pertimbangan Kurikulum Merdeka Jadi Kurikulum Nasional

"Karena itu di 2024 ini, kami akan bantu sekolah tersisa untuk terapkan Kurikulum Merdeka," kata Anindito.


Kemendikbud Buka Suara soal Wacana Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

13 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Kemendikbud Buka Suara soal Wacana Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

Sebelumnya sejumlah organisasi guru mengkritik program makan siang gratis yang direncanakan menggunakan dana BOS.


Kemendikbud: Platform Rapor Pendidikan Sudah Jangkau PAUD

13 hari lalu

Guru membagikan raport siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di sebuah RM Padang di kawasan Andir, Kabupaten Bandung, 17 Desember 2015. Banjir ini diakibatkan Sungai Citarum dan Cisangkuy yang meluap. TEMPO/Prima Mulia
Kemendikbud: Platform Rapor Pendidikan Sudah Jangkau PAUD

Nadiem mengatakan rapor pendidikan merupakan salah satu dari bagian paket Merdeka Belajar untuk melakukan transformasi pendidikan.


Anggaran Makan Siang Gratis Kelak Diambil dari Dana BOS? Membedah Dana BOS

14 hari lalu

Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Anggaran Makan Siang Gratis Kelak Diambil dari Dana BOS? Membedah Dana BOS

Dana BOSP atau dana BOS adalah bantuan dari pemerintah yang bertujuan mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SD, SMP dan SMA.


Polres Tangerang Selatan Kembali Periksa 5 Saksi ABH Kasus Bullying Geng Binus School Serpong

20 hari lalu

Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dari geng Binus School Serpong mendatangi Polres Kota Tangerang Selatan, Kamis 22 Februari 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Polres Tangerang Selatan Kembali Periksa 5 Saksi ABH Kasus Bullying Geng Binus School Serpong

Mereka diperiksa atas kasus bullying yang terjadi antar-geng pelajar Binus School Serpong.


4 Pinjol UKT Dipanggil KPPU karena Diduga Picu Persaingan Usaha Tak Sehat

21 hari lalu

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
4 Pinjol UKT Dipanggil KPPU karena Diduga Picu Persaingan Usaha Tak Sehat

KPPU telah memanggil perusahaan Pinjol UKT untuk mahasiswa. Apa yang dibahas?