Empat Korban Teror Terima Bantuan Kompensasi dari Pemerintah

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD berfoto bersama penerima bantuan korban terorisme di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kemenko Polhukam memberikan bantuan kepada keluarga korban terorisme. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menko Polhukam Mahfud MD berfoto bersama penerima bantuan korban terorisme di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kemenko Polhukam memberikan bantuan kepada keluarga korban terorisme. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Empat korban tindak pidana terorisme mendapat kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 450,33 juta. Serah terima kompensasi digelar hari ini Jumat, 13 Desember 2019, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat. Penerimaan kompensasi adalah korban aksi teror di Tol Kanci-Pejagan, korban di Cirebon, dan korban di Lamongan, Jawa Timur.

    "Menurut istilah undang-undang terorisme, yang menyatakan korban terorisme itu mendapat kompensasi atau restitusi pengobatan medis, sosial, itu diberikan oleh negara," ujar Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyerahkan bantuan sebagai perwakilan pemerintah. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan negara serius menangani masalah ini.

    Besaran kompensasi tiap korban berbeda-beda. LPSK menjadi penanggung jawab menghitung besaran jumlah kompensasi berdasarkan jenis kerugian yang dialami.

    Untuk kasus korban meninggal dunia di aksi terorisme Cirebon pada 2018 lalu, yakni Ipda Dodon, keluarga korban atas nama Ashiri, mendapat Rp 286,39 juta. Sedangkan untuk dua korban teror di Tol Kanci-Pejagan, atas nama Angga Dwi Turangga dan Wiji Hardana, masing-masing sebesar Rp 51,7 juta dan Rp 75,88 juta.

    Sedangkan untuk korban penyerangan teroris di Lamongan, atas nama Andreas Dwi Anggoro, mendapat kompensasi Rp 36,35 juta.

    Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pemberian kompensasi kepada para korban, diberikan karena kasus mereka telah diputus oleh pengadilan. Dalam persidangan majelis hakim memutus para korban teror mendapat kompensasi pada tiap kasus.

    Merujuk pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, para korban memang berhak mendapat bantuan, baik medis, rehabilitasi psikologis, maupun psikososial. "Korban juga berhak mengajukan kompensasi atau ganti rugi kepada negara," kata Hasto.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.