Buya Syafii ke Nadiem Makarim: Jangan Serampangan Hapus UN

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Syafii Maarif. TEMPO//Hilman Fathurrahman W

    Syafii Maarif. TEMPO//Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif atau Buya Syafii meminta rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) tidak diputuskan secara tergesa-gesa. Hal ini perlu kajian mendalam.

    "Jangan serampangan (menghapus UN). (Pendidikan) ini bukan Go-jek," kata Syafii seusai menghadiri pengukuhan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Sportorium UMY, Kamis, 13 Desember 2019.

    Menurut Syafii, rencana penghapusan UN tidak bisa direalisasikan secara instan. Rencana itu, kata dia, harus diputuskan secara hati-hati serta perlu ditinjau dari berbagai perspektif.

    "Harus dikaji ulang secara mendalam dengan melibatkan pakar pendidikan yang mengerti betul itu ya," kata dia.

    Syafii khawatir jika akhirnya dihapus, UN yang selama ini dipandang sebagai penjaga mutu belajar siswa, akhirnya akan membuat para siswa tidak sungguh-sungguh lagi dalam belajar.

    "Di mana-mana Ujian Nasional itu ada. Untuk menjaga mutu," kata dia.

    Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bahwa UN akan digantikan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021. Tes didasarkan pada kemampuan literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

    Nadiem membantah jika UN dihapus. "UN tidak dihapus, kata dihapus hanya "headline" di media online biar banyak yang klik," ujar Nadiem dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis.

    Nadiem menegaskan bahwa yang dihapus adalah format mata pelajaran. Format Asesmen Kompetensi Minimum mirip dengan soal yang diujikan pada Programme for International Student Assessment (PISA), yang terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian ditambah dengan survei karakter.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.