Saut: Ada 12 Pegawai KPK Mundur Setelah Revisi UU KPK Berlaku

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.Ketua KPK, Agus Rahardjo bersama wakil ketua Saut Situmorang dan Laode M. Syarief akan mengembalikan mandat sebagai pimpinan KPK. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.Ketua KPK, Agus Rahardjo bersama wakil ketua Saut Situmorang dan Laode M. Syarief akan mengembalikan mandat sebagai pimpinan KPK. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan sudah ada 12 pegawai lembaga antikorupsi ini yang mundur sejak UU KPK yang baru berlaku.

    "Sampai hari ini sudah ada 12. Mudah-mudahan jangan tambah lagi lah yang mau keluar," kata Saut di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

    Menurut Saut, KPK tidak bisa menghalangi 12 pegawainya yang memilih mundur itu. "Ya kami tidak bisa menghalangi orang kalau mereka mau pindah karirnya, dia lebih nyaman di tempat lain," kata Saut. Ia juga enggan menyebutkan dari divisi mana saja ke-12 pegawai KPK yang mundur tersebut.

    Sementara saat dikonfirmasi soal perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Saut menyatakan prosesnya sedang berjalan. "Prosesnya sedang jalan, kalau kalau menurut UU 1 sampai 2 tahun," kata Saut.

    Diketahui, pada Pasal 24 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2019 atas Perubahan UU KPK disebutkan bahwa pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pada pasal 69B ayat (1) berbunyi pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kemudian pada Pasal 69C disebut pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.