Komisi Pendidikan DPR Kritik Rencana Nadiem Hapus Ujian Nasional

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, berdialogh dengan komedian Sogi Indra Dhuaja saat bermain drama #PrestasiTanpaKorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57, Jakarta, 9 Desember 2019. Drama #PrestasiTanpaKorupsi juga disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, berdialogh dengan komedian Sogi Indra Dhuaja saat bermain drama #PrestasiTanpaKorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57, Jakarta, 9 Desember 2019. Drama #PrestasiTanpaKorupsi juga disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang telah mendeklarasikan akan menghapus ujian nasional atau UN pada tahun 2021. Nadiem akan mengganti UN dengan konsep assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. 

    "Jangan buru-buru deklarasi hapus UN 2021. Ini gagasan yang belum teruji. Takutnya nanti implementasinya kontraproduktif dan lebih buruk dari UN," ujar anggota Komisi X DPR RI, Sadewo saat rapat bersama Mendikbud di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 12 Desember 2019.

    Terkait survei karakter, Sadewo juga mengkhawatirkan dalam pelaksanaannya terdapat
    unsur subjektivitas yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan kepada sekolah dan menimbulkan anarkisme di tengah masyarakat.

    "Ini harus dipertimbangkan. Saya pribadi tak setuju sistem UN ini dihapus. Harus ada instrumen yang jelas untuk mengukur kemampuannya siswa," ujar Sadewo.

    Sadewo khawatir, sistem baru yang digagas Nadiem ini bukan memperbaiki sistem malah membuat sistem pendidikan berantakan. "Bagaimana penilaian karakter itu disurvei? Karakter itu gak bisa disurvei, tapi dibangun," ujar dia.

    Hal yang sama juga dipertanyakan oleh Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot. Dia khawatir sekolah, guru, bahkan kementerian belum siap menjalankan perubahan sistem ini. "Jadi ini yang perlu dipastikan, apakah semua siap dengan gagasan besar ini termasuk Kementerian Pendidikan sendiri?" ujar politikus Golkar ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.