Bakal Bentuk Badan Humas, Idham Azis Diskusi dengan Mahfud Md

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, 29 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, 29 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri berencana membentuk Kepala Badan Hubungan Masyarakat atau Kabahumas. Ide tersebut menjadi salah satu pembahasan yang dibicarakan Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan Mabes Polri akan menyiapkan beberapa hal terkait pembentukan Badan Humas.

    "Pembentukan Kabahumas bermacam-macam kegiatannya tentunya akan menyiapkan naskah akademik, SDM-nya dan strukturnya, sarana dan prasarananya seperti apa," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 12 Desember 2019. 

    Argo mengatakan Badan Humas ini akan menggandeng kementerian lain. "Bukan hanya polisi saja, tapi Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, semua sedang berproses," kata Argo.

    Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, program kenaikan Divisi Humas Polri menjadi Badan Humas Polri bisa terealisasi dalam satu tahun ke depan. Nantinya, Badan Humas akan dipimpin seorang kepala dengan pangkat komisaris jenderal atau bintang 3.

    “Saat commanderwish Pak Kapolri (Idham Azis), commanderwish pertama, beliau menyampaikan saya diperintahkan beliau untuk mengembangkan Divisi Humas menjadi Badan Humas. Jadi Kepala Divisi Humas menjadi Kepala Badan Humas atau Kabahumas, dipimpin bintang tiga,” kata Iqbal pada 28 November 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.