Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahmad Basarah: Pelaksanaan Pilpres Perlu Dievaluasi, Bukan Sistem

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (tengah), Arsul Sani (kiri), dan Jazilul Fawaid (kanan) tiba di Kediaman Prabowo Subianto, Kertanegara IV, Jakarta, Jumat malam, 11 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (tengah), Arsul Sani (kiri), dan Jazilul Fawaid (kanan) tiba di Kediaman Prabowo Subianto, Kertanegara IV, Jakarta, Jumat malam, 11 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku setuju dilakukannya evaluasi pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) bukan dalam hal sistemnya yaitu pemilihan langsung.

"Karena bagi PDIP, sistem pemilihan presiden untuk memperkuat sistem presidensil, cara yang paling mendekati adalah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang demokratis, jujur dan adil," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, kalau dilihat dari indikator pelaksanaan Pilpres 2019, laporan berbagai pihak memang ditemukan adanya residu dalam prosesnya yaitu maraknya politik identitas yang digunakan berbagai pihak dalam Pilpres.

Menurut dia, dalam sistem pemerintahan presidensil, cara yang paling efektif untuk memperkuat sistem presidensil adalah Pilpres langsung dalam rangka mewujudkan esensi kedaulatan rakyat.

"Hanya saja bagaimana esensi kedaulatan rakyat itu tidak ditumpangi berbagai pihak untuk merusak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita," ujarnya.

Dia menilai, "saat ini sudah waktunya melakukan refleksi kritis antara lain adalah mari kita pandang dan posisikan bahwa demokrasi itu bukan sebuah momentum elektoral".

Menurut dia, demokrasi harus dipandang sebagai satu pembangunan peradaban bangsa dan demokrasi harus dimulai dari cara pikir, cara pandang dan sikap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena ketika demokrasi mengabaikan prinsip-prinsip bernegara dan berbangsa, demokrasi mengabaikan prinsip-prinsip perbedaan yang menyatukan sebagaimana Bhineka Tunggal Ika. Jika demokrasi mengabaikan kesetaraan di antara kita, demokrasi menolak perbedaan maka sesungguhnya demokrasi langsung yang kita lakukan ini memberikan bencana," tuturnya.

Artinya menurut dia, jangan kemudian kontestasi demokrasi yang dipandang sebagai momentum Pilpres dan Pileg sebagai sesuatu hidup dan mati seseorang atau satu kelompok.

Karena itu, kaderisasi di dalam parpol itu penting agar setiap pelaku demokrasi peserta pemilu memahami bahwa pemilu adalah sekadar sarana dalam tujuan berbangsa dan bernegara.

"Dan kemudian dia menyadari bahwa lawan-lawan di dalam pemilu adalah sekadar mitra demokrasi, lawan berdebat adalah mitra berfikir jangan kita anggap sebagai sesuatu peperangan sehingga membunuh satu sama lain apalagi demgan eksploitasi politik identitas yang mengedepan proses pemilu kemarin," ujarnya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

14 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai adanya dugaan politik balas budi di proyek PSN PIK 2 dan BSD masuk akal.


Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

1 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

Saat mencalonkan sebagai capres pada Pemilu 2014 harta kekayaan Jokowi Rp 29,8 miliar,di akhir masa jabatannya ini berdasarkan LHKPN senilai Ro 95,8.


Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memberikan keterangan pers di posko pemenangan di Jalan Diponegoro X, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Menurut mereka pejuang demokrasi harus menghormati Pemilu 2024 apa pun hasil yang diputuskan oleh KPU. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk sengketa Pilpres di MK, hari ini, 27 Maret 2024.


MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

2 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?


Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

Dari sembilan hakim konstitusi, hanya Anwar Usman yang dilarang ikut terlibat dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

3 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

Pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Mereka pernah menjanjikan swasembada energi hingga stop impor BBM.


Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

5 hari lalu

Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.


FT: AS Desak Ukraina Hentikan Serangan ke Fasilitas Migas Rusia

6 hari lalu

Petugas memadamkan api yang membakar depot minyak di kota Shakhtarsk (Shakhtyorsk) dekat Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia, 27 Oktober 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
FT: AS Desak Ukraina Hentikan Serangan ke Fasilitas Migas Rusia

Amerika Serikat mendesak Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia.


Profil Ketua MK dari Masa ke Masa: Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, Termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman

6 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kiri) saat pembacaan putusan perkara No.32/PUU - VI/2008 tentang iklan kampanye di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, (24/2). ANTARA/Fanny Octavianus
Profil Ketua MK dari Masa ke Masa: Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, Termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman

Mahkamah Konstitusi telah dipimpin 7 Ketua MK sampai hari ini, Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman.