Jokowi Kritik KPK Sporadis, Staf Khusus: Ingin Efektif dan Efisien

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo usai menyaksikan drama #PrestasiTanpaKorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57, Jakarta, 9 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo usai menyaksikan drama #PrestasiTanpaKorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57, Jakarta, 9 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus presiden bidang hukum, Dini Purwono, mengatakan kritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang bekerja secara sporadis merupakan pesan positif agar bekerja lebih terarah dan sistematis. "Pada intinya Presiden hanya ingin kinerja KPK bisa menjadi lebih efektif dan efisien," kata Dini dalam pesan tertulisnya, Kamis, 13 Desember 2019.

    Dini mengatakan, pemberantasan korupsi secara efektif tidak boleh terfokus hanya pada upaya penindakan, tapi juga upaya pencegahan. Sehingga, setiap penindakan harus dijadikan bahan evaluasi dan diikuti dengan perbaikan sistem. Dengan begitu, pelanggaran serupa tidak terjadi lagi atau dapat dimitigasi dengan mudah di kemudian hari. "Jadi pendekatan yang diambil harus menyeluruh, baik dari sisi preventif maupun korektif. Termasuk juga dengan menggarap secara serius kurikulum pendidikan antikorupsi di seluruh sekolah di Indonesia," katanya.

    Kurikulum pendidikan antikorupsi, misalnya menanamkan semangat antikorupsi, nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan kerja keras sejak usia dini. Pekerjaan KPK, kata Dini, akan menjadi semakin ringan seiring dengan makin mengakarnya budaya antikorupsi dalam kehidupan rakyat Indonesia.

    Dini menuturkan, selanjutnya diatur strategi secara cermat dalam menggarap fokus area. Misalnya, pembenahan sistem, melakukan analisa mana yang harus digarap terlebih dahulu agar perbaikan sistem efektif, dan mengetahui sumber permasalahannya. "Apakah akan mulai dengan membenahi sistem di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kepolisian, kejaksaan, sistem berusaha, atau apa," ujarnya.

    Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan akan menunggu kinerja KPK di bawah pimpinan periode baru sebelum memutuskan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang KPK.

    Ia menjelaskan pemerintah harus mengevaluasi semua program-program pemberantasan korupsi yang sudah dijalankan sejak reformasi 20 tahun yang lalu. Contohnya, kata dia, membangun sistem yang mempersempit celah korupsi menjadi hal yang penting selain sekadar penindakan. "Dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan itu tidak terjadi," ucap dia.

    Selain itu, pemerintah ingin membuat sistem yang menjadikan biaya politik murah. "Jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya, bahaya," ujarnya

    Menurut Jokowi, program-program pemberantasan korupsi juga harus fokus pada sasaran. Ia menilai harus ditentukan wilayah mana yang dibenahi terlebih dahulu. "Apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah, atau sisi pemerintah pusat, atau kepolisian, atau kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya. Sehingga tidak sporadis, evaluasi sangat perlu," ujarnya.

    "Jangan semua dikerjakan, tidak akan menyelesaikan masalah, evaluasi-evaluasi seperti ini yang harus kami mulai. Koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret dan bisa diukur," kata dia.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.