Larangan Eks Napi Korupsi Maju Pilkada, KPK: Harus Diatur UU

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. TEMPO/Imam Sukamto

    Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan Presiden dan DPR mestinya membuat Undang-Undang yang membatasi bekas koruptor mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Aturan itu perlu dibuat, bila presiden dan DPR serius ingin memberlakukan larangan tersebut.

    "Jadi bisa dikatakan bolanya ada di tangan Presiden dan DPR," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Selasa, 10 Desember 2019.

    Febri mengatakan KPU sebenarnya sudah berupaya membatasi bekas koruptor mencalonkan diri. Namun Peraturan KPU itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. MA membatalkan aturan itu dengan alasan HAM. "Pembatasan terkait HAM ini maka harus diatur di UU."

    Sementara itu, Febri mengatakan KPK juga telah berupaya membatasi bekas napi korupsi mencalonkan diri kembali. Caranya, yakni dengan menuntut pencabutan hak politik. Pencabutan itu, kata dia, bertujuan agar masyarakat punya pilihan orang-orang yang tak pernah terjerat kasus korupsi.

    Sebelumnya, KPU mewacanakan aturan melarang eks napi korupsi mencalonkan diri di pilkada 2020. Namun, belakangan aturan ini tak jadi dicantumkan dalam PKPU yang disahkan 2 Desember 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.