Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud MD Akui Pelanggaran HAM Masih Terjadi

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih terjadi.

“Apakah masih ada pelanggaran HAM? Masih, tentu masih ada, tetapi polanya sudah berubah,” kata Mahfud saat berbicara di Peringatan Hari HAM ke-71 tahun 2019 di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa, 10 Desember 2019.

Mahfud mengatakan, dahulu pelanggaran HAM dilakukan sistematik oleh aparat negara. Kini pelanggaran HAM bersifat horizontal dengan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat terhadap masyarakat lain. Bahkan, justru aparat pemerintah yang jadi korban oleh masyarakat dalam sebuah konflik antarmasyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahfud mengklaim, saat ini perlindungan HAM jauh lebih maju. Karena tidak hanya berupa perlindungan jaminan atas hak asasi sipil dan politik, tetapi sudah merambah ke perlindungan HAM ke bidang ekonomi. "Dengan jaminan sosial, jaminan kesehatan, kartu pendidikan, dan sebagainya dilakukan pemerintah melalui program-program pembangunan ekonomi, pemerataan pendidikan, kebijakan afirmasi,” kata dia.

Sementara untuk kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dia mengklaim, pemerintah serius mencari penyelesaiannya. “Kami terus berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan itu melalui instrumen hukum yang tersedia,” kata Mahfud.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Negara Anggota PBB Prihatin Warga Myanmar yang Butuh Bantuan Kemanusiaan Naik

3 hari lalu

Seorang anak pengungsi Rohingya duduk di samping ibunya yang beristirahat setelah melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, 6 September 2017. Konflik di Rakhine membuat ribuan warga Rohingya harus mengungsi. REUTERS/Danish Siddiqui
Negara Anggota PBB Prihatin Warga Myanmar yang Butuh Bantuan Kemanusiaan Naik

Negara anggota PBB prihatin dengan meningkatnya kekerasan, konflik, pelanggaran HAM di seluruh Myanmar


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

4 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

5 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

Jusuf Hamka berencana menggugat class action pemerintah karena tak kunjung membayar utang Rp 800 miliar sejak masa krisis moneter pada 1998.


Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

5 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

Kalau utangnya belum dibayar sampai Presiden Jokowi lengser, Jusuf Hamka akan meminta petunjuk kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

5 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

Terpopuler: Alasan pemerintahan Prabowo-Gibran tetap lanjutkan proyek IKN. Penembakan Donald Trump memicu lonjakan harga emas.


Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

6 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

Jusuf Hamka menjelaskan bahwa surat tersebut meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan batas waktu Juni 2024.


Bertemu Mahfud Md, Jusuf Hamka Sebut Tak Bahas Pilgub Jakarta

6 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Bertemu Mahfud Md, Jusuf Hamka Sebut Tak Bahas Pilgub Jakarta

Ketua Umum Golkar sebelumnya mengajukan nama Jusuf Hamka untuk mendampingi Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta.


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

7 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Temui Mahfud Md, Jusuf Hamka Bahas Rencana Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah

7 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Temui Mahfud Md, Jusuf Hamka Bahas Rencana Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah

Kepada Mahfud, Jusuf Hamka mengatakan ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara


Setelah Disodorkan Golkar untuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka Sambangi Mahfud Md

7 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas polemik utang pemerintah yang belum dibayarkan sebesar Rp179 miliar kepada perusahaan milik Jusuf Hamka yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Setelah Disodorkan Golkar untuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka Sambangi Mahfud Md

Setelah namanya disodorkan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk mendampingi Kaesang di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka sambangi Mahfud Md.