Jaksa Agung Sebut Tak Ada Beban untuk Menghukum Mati Koruptor

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief bersama Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin (tengah) dan Direktur Penuntutan KPK, Fitroh Rohcahyanto (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 8 November 2019. Selain itu Jaksa Agung menyatakan akan mengevaluasi keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D). TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief bersama Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin (tengah) dan Direktur Penuntutan KPK, Fitroh Rohcahyanto (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 8 November 2019. Selain itu Jaksa Agung menyatakan akan mengevaluasi keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku tak ada beban untuk mengeksekusi jika nantinya hukuman mati benar diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

    "Kami jalankan undang-undang, enggak ada beban," kata Burhanuddin di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 Desember 2019.

    Burhanuddin mengaku siap menjalankan hukuman mati tersebut jika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah selesai direvisi. "Ya undang-undangnya dulu direvisi," kata Burhanuddin.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat. 

    Menanggapi Jokowi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa ancaman hukuman mati kepada koruptor sudah diatur di dalam undang-undang. Namun, hukuman itu tak pernah diterapkan.

    "Undang-undangnya sekarang ada. Yang jelas ada, tapi belum pernah dipakai juga," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

    Undang-undang yang dimaksud Yasonna adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang secara eksplisit menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

    Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksudkan keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana dilakukan ketika negara berada dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam, mengulang tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

    ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.