Jokowi Bantah Kartu Prakerja untuk Menggaji Pengangguran

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa program Kartu Prakerja bukan bertujuan untuk menggaji pengangguran.

    "Saya ingin menegaskan lagi program ini bukan menggaji pengangguran," kata Jokowi dalam rapat terbatas akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

    Jokowi mengatakan saat ini muncul narasi di masyarakat bahwa program Kartu Prakerja untuk menggaji pengangguran. "Itu keliru," ujarnya.

    Kartu Prakerja, kata Jokowi, berisi bantuan biaya pelatihan vokasi untuk pencari kerja berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Kartu Prakerja juga bisa digunakan pekerja aktif dan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membutuhkan peningkatan kompetensi.

    Jokowi menjelaskan, ada dua fokus pemerintah dalam Kartu Prakerja. Pertama, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi pengusaha. Kedua, meningkatkan keterampilan pekerja PHK melalui upskilling dan reskilling agar semakin produktif dan berdaya saing.

    Dalam rapat tersebut, Jokowi pun meminta laporan rinci mengenai persiapan implementasi project management office (PMO) untuk melaksanakan Kartu Prakerja. "Kemudian kesiapan platform sistem digital dan alur bisnis prosesnya seperti apa, kesiapan lembaga pelatihan, dan rancangan skema pencairan dana atau pembayarannya," ujarnya.

    Rencananya, Program Kartu Prakerja akan dimulai pada 2020. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun dalam RAPBN 2020 untuk mendukung program ini. Pada tahun depan, peserta dari program Kartu Prakerja ditargetkan mencapai 2 juta peserta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500 ribu sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara reguler.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.