Ucapan Jokowi Soal Hukuman Mati Koruptor Dianggap Retorika Belaka

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nasir Djamil. TEMPO/Imam Sukamto

    Nasir Djamil. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal hukuman mati bagi koruptor hanya retorika politik belaka.

    "Presiden jangan hanya retorika saja, bicara hukuman mati tapi dia beri grasi terhadap terpidana korupsi. Presiden harusnya konsisten dong," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 10 Desember 2019.

    Hal yang sama juga diungkapkan para pegiat antikorupsi. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari,
    mengatakan pernyataan Jokowi yang seolah-olah menguatkan pemberantasan korupsi itu justru bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang diduga melemahkan KPK.

    "Bagi saya, ini hanya sebuah retorika politik yang akan menjadi pergunjingan tanpa ada kepastian bagaimana sikap pemerintah terhadap
    pemberantasan korupsi," kata Feri, kemarin.

    la mengungkapkan sejumlah kontradiksi antara pernyataan dan komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya, kata dia, Presiden Jokowi justru memberi grasi berupa pengurangan hukuman 1 tahun penjara kepada
    Annas Maamun, mantan Gubernur Riau yang menjadi terpidana korupsi alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit di Kuantan Singingi, Riau.

    Contoh lain, kata Feri, Presiden Jokowi tak pernah bersikap ihwal banyaknya mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, Presiden tidak juga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang KPK.

    Jokowi justru menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang isinya banyak melemahkan lembaga KPK dan upaya pemberantasan korupsi. "Bahkan logika Pak Jokowi menolak menerbitkan Perpu KPK selalu berubah-ubah," ujar Feri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.