PKS Kritik Pedas Jokowi Soal Hukuman Mati bagi Koruptor

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M Nasir Djamil di gedung DPR RI, Jakarta, 22-5, 2012. TEMPO/Subekti.

    Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M Nasir Djamil di gedung DPR RI, Jakarta, 22-5, 2012. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengkritik pernyataan Presiden Jokowi bahwa hukuman mati bagi koruptor bisa dilaksanakan jika publik menghendaki.

    Nasir menilai pernyataan Jokowi tersebut keliru. Dia beralasan hukuman mati bagi korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

    "Pak Jokowi keliru kalau mengatakan hukuman mati itu berdasarkan kehendak masyarakat," ujar kader PKS itu di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 10 Desember 2019.

    Hukuman mati itu diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

    "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan," demikian bunyi pasal 2 ayat 2.

    Adapun yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

    Keadaan bahaya tersebut adalah terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

    Menurut Nasir, melihat sikap Presiden Jokowi belakangan pernyataan soal hukuman mati bagi koruptor menjadi tidak relevan.

    "Dia bicara hukuman mati tapi memberi grasi terhadap terpidana korupsi dan lainnya. Kami harap Presiden konsisten bicara soal keberpihakan memberantas korupsi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.