Komnas HAM Minta Pemerintah Dengarkan Korban Pelanggaran HAM

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib usai mengunjungi tahanan Papua di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, 21 September 2019. Tempo/Friski Riana

    Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib usai mengunjungi tahanan Papua di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, 21 September 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengingatkan pemerintah untuk mau mendengarkan aspirasi korban maupun keluarga korban 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebelas kasus ini sudah dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung dan sampai sekarang belum ditindaklanjuti.

    Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pemerintah juga harus menghindari polemik terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Polemik yang dicontohkan Taufan, yaitu rencana Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam pemerintahan Jokowi pertama, Wiranto, membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR), dewan kerukunan nasional (DKN), serta tim gabungan terpadu untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Rencana-rencana tersebut dianggap Komnas HAM tidak konsisten karena pembahasannya terkesan impulsif, tidak fokus, dan tidak komprehensif.

    “Menko Polhukam yang dulu punya ide-ide yang enggak ada dasar hukumnya. Entah apa-apalah namanya sehingga waktu itu kami memang kecewa dan kemudian mengambil sikap tidak mau lagi menghadiri rakor (rapat koordinasi) yang diadakan Menko Polhukam sebelumnya karena kami anggap tidak ada keseriusan dan apalagi memang tidak ada alas hukum untuk bentuk KKR, DKN, dan entah apa lagi namanya,” kata Taufan kepada Tempo, Selasa, 10 Desember 2019.

    Pernyataan serupa sebelumnya disampaikan Taufan seusai acara peletakan batu pertama pembangunan Museum HAM Munir di Jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Minggu, 8 Desember 2019.

    Sikap Komnas HAM melunak di masa Menko Polhukam Mahfud Md. Kedua pihak kemudian bertemu di Kantor Komnas HAM pada Selasa, 26 November 2019. Dalam pertemuan itu Mahfud kembali menawarkan pembentukan KKR.

    Komnas HAM menyambut baik rencana pembentukan KKR dengan tetap memberikan beberapa catatan penting. Pertama, alas atau dasar hukum pembentukan KKR harus berdasarkan undang-undang. Dalam konteks ini, Mahfud menyebutkan pihaknya akan membuatkan semacam rancangan undang-undang KKR, dengan mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

    “Pada dasarnya kami tidak keberatan mau bentuk KKR atau apalah namanya asalkan pembahasannya matang betul, serius, dan komprehensif. Gagasan Pak Menko (Mahfud) mau bikin KKR, ya kami bilang silakan saja dirumuskan asal jelas landasan hukumnya lewat undang-undang maupun dengan produk hukum yang setara,” kata Taufan, mantan dosen senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

    Kedua, Komnas HAM mengingatkan untuk menghindari segala polemik tentang penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Semua pihak terkait diminta tidak lagi berpolemik mempersoalkan masalah formil maupun materiil sampai menyebutkan temuan maupun rekomendasi Komnas HAM dibilang enggak qualified alias enggak memenuhi syarat. Taufan sudah capek dan malas berdebat untuk hal semacam itu tanpa ada kemajuan.

    Taufan memastikan bahwa Mahfud sepakat untuk menghindari polemik dan lebih fokus untuk mencarikan solusinya. “Buang-buang energi saja yang kayak begitu. Sekarang kita perlu fokus mencarikan solusinya, enggak muter-muter lagi,” kata dia.

    Ketiga, kata Taufan, pemerintah juga harus mau mendengarkan suara korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Aspirasi mereka sangat penting dan mutlak untuk didengarkan oleh pemerintah sebagai salah satu syarat untuk melakukan rekonsiliasi.

    Jangan lagi ada upaya-upaya atau langkah-langkah yang semacam KKR hanya dengan cara memberikan tali asih dan permintaan maaf. Hal ini dinilai Komnas HAM mendistorsi hakikat KKR. Padahal, KKR bisa dilakukan dengan pelbagai cara dan bentuk, tapi kebenarannya yang harus diungkap lebih dulu sebagai salah satu syarat utama KKR.

    Komnas HAM pun mengingatkan supaya pemerintah melalui Kementerian Polhukam tidak menggeneralisasi semua (11) kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di luar kasus pejuang HAM Munir Said Thalib. Sebaliknya, pemerintah harus melihat satu per satu kasusnya.

    Taufan mengelompokkan 11 kasus tersebut dalam dua isu sentral yang akan diajukan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Pertama, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu, seperti Peristiwa 1965, Kasus Rumah Gedong (1989), Peristiwa Trisakti (1998), Kasus santet, ninja, dan orang gila di Banyuwangi 1998.

    Klasifikasi kasus lainnya terjadi sebelum UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diberlakukan, antara lain Peristiwa Wasior, Peristiwa Wamena, Peristiwa Jambu Kepuk, dan Peristiwa Paniai 2014.

    “Secara umum, respons Pak Menko (Mahfud) sangat bagus. Beliau setuju kita semua menghindari polemik dan masuk ke hal-hal yang substantif untuk fokus mencari solusinya. Beliau juga setuju untuk mendengarkan suara korban sebagai upaya mengungkap kebenarannya lebih dulu sebelum diadakan rekonsiliasi. Ini semua untuk 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada langkah maju dan serius dari Pak Mahfud,” ujar Taufan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.