ICJR Sebut Hukuman Mati bagi Koruptor Tak Akan Efektif, Mengapa?

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut tidak tertutup kemungkinan hukuman mati untuk koruptor jika masyarakat menghendaki.

    Menurut dia, penggunaan hukuman keras selama ini tidak pernah menunjukkan hasil yang diharapkan. Budaya Penal Populism semacam penghalang terbesar dalam perumusan kebijakan rasional yang berbasis bukti.

    Maka ICJR mengingatkan Presiden Jokowi agar hati-hati dalam menentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi.

    "ICJR menilai penghukuman keras seperti hukuman mati di Indonesia tidak akan efektif," ujar Anggara lewat keterangan tertulis pada hari ini, Selasa, 10 Desember 2019.

    Berdasarkan data ICJR, dia melanjutkan, negara-negara yang menduduki 20 peringkat tertinggi Indeks Persepsi Korupsi mayoritas dari kawasan Australia dan Eropa, seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Swiss, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Jerman.

    Cina telah menerapkan hukuman mati bagi koruptor tapi tidak mengalami peningkatan indeks. Sejak 2015 hingga 2018 nilai Indeks Persepsi Korupsi Cina berkisar 37-41.

    Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yakni 36-38 pada 2015-2018.

    Menurut Anggara, data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hukuman mati tidak berpengaruh terhadap tren korupsi. Maka Presiden Jokowi perlu mendorong gebrakan-gebrakan kebijakan yang lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan.

    "Upaya pencegahan ddengan mereformasi sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.