Wacana Hukuman Mati Koruptor, Ganjar: Harus Dibahas Matang

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan penghargaan Anugerah Paramakarya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis, 28 November 2019.

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan penghargaan Anugerah Paramakarya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis, 28 November 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berpendapat bahwa rencana penerapan hukuman mati bagi koruptor harus dibahas secara matang dan mendalam.

    "Yang paling penting saya kira diproses pembahasan di dewan, kemudian mendengarkan seluruh aspirasi pakar agar tujuan hukuman yakni memberikan pendidikan, efek jera dan memperbaiki sistem bisa berjalan, sehingga sebenarnya, apa pun bentuknya itu bisa dilaksanakan," katanya, di Semarang, Selasa, 10 Desember 2019.

    Ganjar menyebut wacana mengenai hukuman mati bagi koruptor bukanlah hal baru, sebab beberapa kali sudah pernah disampaikan sejumlah pihak sebagai wujud kejengkelan masyarakat.

    Selain itu, hukuman mati bagi koruptor sudah ada dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tapi selama ini belum pernah diterapkan.

    Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

    Terkait dengan rencana penerapan hukuman mati bagi koruptor tersebut, Ganjar mengungkapkan masih banyak perbedaan pendapat seperti ada pihak yang berbicara dari sisi hak asasi manusia dan menolak hukuman mati, ada yang minta dimiskinkan saja, namun ada pula yang meminta hukuman mati.

    Ganjar berharap dalam penentuan keputusan, penerapan hukuman mati bagi koruptor bisa melibatkan banyak pihak seperti pakar, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

    "Agar kemudian efek jeranya bisa diberikan, sekaligus pendidikan dan perbaikan sistem bisa berjalan," ujarnya pula.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.