Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi: Korupsi Besar atau Kecil Sama-sama Tidak Boleh

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Presiden Joko Widodo usai menyaksikan drama #PrestasiTanpaKorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57, Jakarta, 9 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Presiden Joko Widodo usai menyaksikan drama #PrestasiTanpaKorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57, Jakarta, 9 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo menegaskan baik korupsi kecil maupun korupsi besar tidak boleh dilakukan oleh siapapun.

"Namanya korupsi tidak boleh sekecil apapun tetap korupsi, kecil gede tetap korupsi, gak boleh," kata Presiden Joko Widodo dalam Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta, Senin.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut seusai menyaksikan drama antikorupsi dibalut komedi yang dimainkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama Kusubandio. Mereka masih dibantu dua orang pemain yaitu komedian Bedu dan Sogy Indra Duadja.

"Nepotisme mau masuk perguruan tinggi mentang-mentang bapaknya pejabat tidak pakai penerimaan itu tidak boleh. Kembali lagi KKN korupsi, kolusi, nepotisme tidak boleh. Anak-anak harus tahu sejak dini, karena korupsi banyak menghancurkan kehidupan kita, kehidupan negara kita," tambah Presiden.

Presiden pun mencoba mengambil cerita moral dari kisah yang dimainkan para menterinya tersebut. Dalam pentas itu, Nadiem dan Wishnutama berperan sebagai siswa SMA sedangkan Erick Thohir menjadi tukang bakso.

"Jadi contoh yang kita ambil dari drama tadi, pertama kita tidak boleh mengambil sesuatu dari hak kita. Uang kas untuk pensi (pentas seni) dipakai untuk beli bakso gak boleh. Sekecil apapun tidak boleh, karena itu adalah uang bersama dari anak-anak yang sudah dikumpulkan secara gotong royong, hati-hati hal-hal seperti itu, korupsi dimulai dari hal kecil seperti ini," tambah Presiden.

Tapi bila sejak dini disadari bahwa perbuatan korupsi tidak boleh dilakukan, sekecil apapun itu maka Presiden Jokowi meyakini korupsi dapat dikurangi.

"Tidak boleh sekecil apapun digunakan, untuk beli bakso, untuk beli permen pun tidak boleh kalau itu bukan hak kita, uang kas, uang pensi untuk kepentingan pribadi, kelompok, tidak boleh," ungkap Presiden.

Pelajaran kedua dari drama tersebut, Presiden mengatakan bahwa korupsi bukan hanya soal korupsi uang tapi juga korupsi waktu.

"Korupsi waktu pun tidak boleh karena memang korupsi dimulai dari hal-hal kecil, kalau hal kecil-kecil tidak diperhatikan nanti akan ke yang besar-besar. Menggunakan waktu belajar untuk hal-hal yang tidak-tidak, juga tidak boleh, setuju tidak? Karena dari situ bibit-bibit korupsi muncul," kata Presiden.

Presiden pun meminta agar para siswa dapat membiasakan sejak dini untuk berpikir kritis terhadap sikap korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita harus membiasakan sejak kecil untuk berpikir dan bersikap kritis kalau ada hal tidak baik bicara ini tidak baik. Terhadap teman-teman kita ingatkan. Saya kira bapak ibu guru juga sama memberitahukan hal-hal seperti itu ke anak-anak kita dan kita harus membiasakan untuk hidup disiplin. Ini penting, tepat waktu penting, percaya diri itu penting, optimis itu penting, berpikir produktif itu penting, berpikir kolaboratif bersama-sama bekerja itu penting karena itu menjadi kunci sukses bagi kita bagi kehidupan ke depan," jelas Presiden.

Ia pun berharap agar nilai-nilai integritas berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran sejak dini harus dimulai dan menjadi budaya sehari-hari

Saat menjawab pertanyaan dari Aisyah Aulia, siswi SMK 57 jurusan tata boga, Presiden pun kembali mengatakan bahwa kerja pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan KPK saja.

"Kesadaran atas antikorupsi harus muncul sejak dini, bukan pas kita belajar di SMK, SMP, bukan di SD tapi sejak dini harus mulai ditumbuhkan kesadaran itu. Kalau ada teman-teman di lingkungan dan keluarga kita melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, itu salah diingatkan baik-baik dan menjadi kewajiban," ungkap Presiden.

Kesadaran antikorupsi itu pun menjadi tanggung jawab para guru dan masyarakat.

"Kesadaran akan antikorupsi ini bersama-sama dilakukan anak-anak semua, para guru, masyarakat semua tidak hanya urusan pemerintah saja, bukan hanya urusan KPK saja, urusan kita semua, setuju?" ungkap Presiden.

Terutama di sekolah pun menjadi tempat untuk memberikan kesadaran antikorupsi karena ada 50 juta siswa ditambah 3,5 juta guru.

"Kenapa di sekolah? Kita tahu, kita memiliki 300-an ribu sekolah, ada 50-an juta murid atau pelajar. Inilah yang harus menjadi target karena apa pun demografi kita apapun anak-anak kitalah yang akan mengisi negara ini di titik jabatan apapun oleh sebab itu kesadaran mengenai antikorupsi harus diberikan sejak dini, sejak awal sehingga semuanya sadar korupsi itu tidak betul, tidak benar, tidak boleh dilakukan oleh siapapun jadi penekanan itu," tegas Presiden.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kabar Terbaru IKN: Pembangunan Dikebut untuk Upacara HUT RI ke-79, ASN Pindah setelah 17 Agustus

1 jam lalu

Pengerjaan kembaran bentang pendek Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai salah satu pendukung pelaksanaan upacara kemerdekaan ke-79 di Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Kabar Terbaru IKN: Pembangunan Dikebut untuk Upacara HUT RI ke-79, ASN Pindah setelah 17 Agustus

Satgas Pembangunan IKN memastikan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 bisa digelar di Nusantara pada 17 Agustus 2024, sementara kepindahan ASN sesudahnya


Politikus PDIP Sebut Kesalahan Jokowi ke Megawati Lebih Banyak Dibandingkan SBY

2 hari lalu

Suasana open house Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana dengan pejabat serta warga di Istana Negara, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Politikus PDIP Sebut Kesalahan Jokowi ke Megawati Lebih Banyak Dibandingkan SBY

Belum cukup sampai di situ, ucap Deddy, Jokowi juga menyalahgunakan kekuasaan dengan cawe-cawe saat pemilu dan menggunakan semua instrumen kekusaan.


Politikus PDIP Sebut Jokowi Harus Temui Pengurus Anak Ranting Sebelum Megawati

2 hari lalu

Dari kiri ke kanan, Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo saat meluncurkan mobil bioskop keliling dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Politikus PDIP Sebut Jokowi Harus Temui Pengurus Anak Ranting Sebelum Megawati

"Jokowi tanpa anak ranting PDIP tidak mungkin bisa seperti yang sekarang," kata dia.


Politikus PDIP Sebut Rencana Jokowi Temui Megawati Cuma Gimik Politik

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengajak para cucunya untuk bermain sekaligus bersilaturahmi dengan warga Medan di Mal Centre Point, Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis, 11 April 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Politikus PDIP Sebut Rencana Jokowi Temui Megawati Cuma Gimik Politik

Jokowi nyaris mustahil memiliki keberanian untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati.


Istana Ungkap Tiga Korban Ricuh Open House Jokowi Dibawa ke Rumah Sakit

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo menemui ribuan warga di halaman Kompleks Kementerian Sekretariat Negara yang sedang antre untuk bisa bersilaturahmi dengannya dalam acara open house Idul Fitri 1440 Hijiriah, Jakarta, 5 Juni 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Istana Ungkap Tiga Korban Ricuh Open House Jokowi Dibawa ke Rumah Sakit

Istana Kepresidenan mengungkapkan ada tiga korban ricuh saat gelar griya atau open house Jokowi di Istana Negara, kemarin.


Ramai Open House Jokowi di Istana Negara, Ini Sejarah Open House di Kalangan Pejabat Negara

5 hari lalu

Suasana antrean warga di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu, 10 April 2024. Antrean warga untuk menghadiri acara open house Idul Fitri sempat ricuh lantaran sejumlah warga memaksa masuk ke dalam Istana Negara. TEMPO/Yohanes Maharso
Ramai Open House Jokowi di Istana Negara, Ini Sejarah Open House di Kalangan Pejabat Negara

Tradisi open house di kalangan pejabat Indonesia makin menguat sejak Orde Baru era kepemimpinan Soeharto.


Menguak Sumber Dana Operasional Presiden di Sidang MK: Dana yang Kerap Dipakai Buat Bansos Jokowi

6 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Menguak Sumber Dana Operasional Presiden di Sidang MK: Dana yang Kerap Dipakai Buat Bansos Jokowi

Di MK terkuak Dana Operasional Presiden bersumber dari Bagian Anggaran Sekretariat Negara dan Menteri Keuangan yang berasal dari APBN


Momen Lebaran Terakhir Presiden Jokowi

7 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Momen Lebaran Terakhir Presiden Jokowi

Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini menjadi momen terakhir bagi Presiden Jokowi. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Jokowi?


3 Hal Tentang Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

8 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
3 Hal Tentang Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Mahkamah Konstitusi akan umumkan putusan PHPU atau dikenal Sengketa Pilpres 2024 setelah lebaran atau tepatnya pada 22 April 2024.


Membayangkan MK Bisa Panggil Presiden Jokowi Bersaksi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024

8 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Membayangkan MK Bisa Panggil Presiden Jokowi Bersaksi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024

Pakar Hukum Tata Negara Unlam, Herdiansyah Hamzah mengatakan, kehadiran dan keterangan Presiden Jokowi ke sidang sengketa Pilpres cukup penting