Wapres: Pemerintah Komitmen Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu yang belum selesai.

    "Berkenaan dengan masalah pelanggaran HAM masa lalu, Pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain melalui kajian-kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten," kata Wapres Ma'ruf Amin saat membuka rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM Internasional Tahun 2019 di Gedung Komisi Nasional HAM Jakarta, Senin.

    Pelanggaran HAM yang belum selesai tersebut memerlukan proses panjang untuk mengatasinya. Namun, hal itu tidak menghalangi komitmen Pemerintah dalam upaya pemenuhan HAM khususnya di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

    "Harus diakui bahwa capaian tersebut ada yang sudah dapat diselesaikan dan ada juga yang belum. Namun ada hal-hal yang memerlukan proses berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai standar atau kualitas yang lebih baik dari sebelumnya," jelasnya.

    Wapres menegaskan Pemerintah akan terus memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia, yang mengacu pada prinsip Pancasila sebagai ideologi, kepribadian dan identitas bangsa.

    Untuk mewujudkan pemenuhan HAM tersebut, Pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bekerja sama dengan dunia dan organisasi internasional.

    "Tugas Pemerintah adalah memastikan terselenggaranya penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Tugas ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa. Berbagai kerjasama internasional juga aktif dijalin dalam rangka peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

    Hari HAM Internasional diperingati setiap tanggal 10 Desember sebagai penghormatan atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM di dunia sekaligus didasarkan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang telah berusia 71 tahun.

    Untuk memperingati Hari HAM Internasional, Komnas HAM RI menyelenggarakan rangkaian kegiatan, baik di Jakarta maupun di daerah, antara lain pemutaran dan diskusi film, pameran foto, diskusi publik, pentas seni dan Seminar Nasional tentang "20 Tahun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM" yang digelar pada Selasa (10/12).

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.