Jika Rakyat Berkehendak, Jokowi Setuju Koruptor Dihukum Mati

Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah bersedia mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi agar koruptor bisa dihukum mati. Namun hal ini bakal pemerintah lakukan jika masyarakat luas menginginkannya.

"Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," katanya usai menyaksikan pentas #PrestasiTanpaKorupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Menurut Jokowi, meski pemerintah dan masyarakat berkeinginan agar koruptor dihukum mati tapi legalisasinya tetap harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelumnya, Jokowi sempat berdialog dengan salah satu siswa SMKN 57. Siswa itu bertanya alasan Indonesia tidak bisa tegas terhadap koruptor.

"Mengapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas, kenapa gak berani dihukum mati, kenapa kita hanya penjara," kata Harli Hermansyah siswa kelas XII Jurusan Tata Boga.

Jokowi menjelaskan Indonesia tidak bisa menghukum mati koruptor karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Menurut dia, ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam

"Kalau korupsi bencana alam dimungkinkan, kalau enggak tidak. Misalnya ada gempa dan tsunami di Aceh atau di NTB, kami ada anggaran untuk penanggulangan bencana tapi duit itu dikorupsi, itu bisa (diancam hukuman mati)," jawab Jokowi.

Jokowi berujar meski tidak ada hukuman mati, perilaku korupsi di luar bencana alam tetap salah. "Apapun yang namanya korupsi itu sama saja, namanya juga korupsi tidak boleh," tuturnya.

Ia menuturkan pemeritah saat ini sedang membuat sistem agar para pejabat tidak bisa korupsi. "Tapi apapun semua butuh proses, negara-negara lain juga butuh proses, ini bukan barang yang gampang ditangani tapi yakin lah kami semua pemerintah, KPK, terus berupaya mengurangi, menghilangkan korupsi di negara kita," tuturnya.






KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

4 jam lalu

KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

Ada jeda waktu 8 bulan antara Pilpres 2024 dan pelantikan presiden terpilih. Adanya dualisme kepemimpinan jadi kekhawatiran.


Porsi Kredit ke UMKM Baru 18,7 Persen, Bahlil: Negara Belum Hadir Maksimal

4 jam lalu

Porsi Kredit ke UMKM Baru 18,7 Persen, Bahlil: Negara Belum Hadir Maksimal

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan negara belum hadir maksimal dalam mengurus usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Apa maksudnya?


Jokowi Bertolak dari Medan ke Nias, Pantau Pembangunan Infrastruktur

15 jam lalu

Jokowi Bertolak dari Medan ke Nias, Pantau Pembangunan Infrastruktur

Presiden Jokowi bertolak ke Kota Gunungsitoli, Nias pagi ini dari Kota Medan, Sumatra Utara. Dia juga akan bagikan bansos di Nias Utara.


4 Jenis Pupuk Asal Rusia, Apa Saja Manfaat bagi Tanaman?

15 jam lalu

4 Jenis Pupuk Asal Rusia, Apa Saja Manfaat bagi Tanaman?

Presiden Rusia Vladimir Putin menjamin ketersediaan pupuk bagi Indonesia. Berikut beberapa jenis pupuk asal Rusia dan kegunaannya.


Duta Besar Ukraina Tanggapi Klaim Jokowi Sampaikan Pesan Zelensky ke Putin

17 jam lalu

Duta Besar Ukraina Tanggapi Klaim Jokowi Sampaikan Pesan Zelensky ke Putin

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Vladimir Putin.


Top 3 Dunia: Akun YouTube Angkatan Darat Inggris Diretas dan Gembong Narkoba Dapat Vonis Bebas

1 hari lalu

Top 3 Dunia: Akun YouTube Angkatan Darat Inggris Diretas dan Gembong Narkoba Dapat Vonis Bebas

Berita tentang akun YouTube dan Twitter Angkatan Darat Inggris, yang kena retas, masuk dalam top 3 dunia pada 5 Juli 2022.


Ukraina Berunding dengan Turki dan PBB soal Ekspor Gandum

1 hari lalu

Ukraina Berunding dengan Turki dan PBB soal Ekspor Gandum

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa negaranya sedang mengadakan pembicaraan dengan Turki dan PBB untuk menjamin jaminan ekspor gandum dari pelabuhan Ukraina.


Listyo Sigit Sebut Polri Kedepankan Pencegahan dalam Pelihara Kamtibmas

1 hari lalu

Listyo Sigit Sebut Polri Kedepankan Pencegahan dalam Pelihara Kamtibmas

Kapolri Listyo Sigit menyampaikan penegakan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif


Jokowi Ingatkan Kinerja Polri yang Belum Presisi: Saya Ikuti Pemberitaan Media

1 hari lalu

Jokowi Ingatkan Kinerja Polri yang Belum Presisi: Saya Ikuti Pemberitaan Media

Jokowi menyebut setiap kecerobohan sekecil apapun di lapangan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.


Hari Bayangkara 2022, Presiden Jokowi Soroti Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri

1 hari lalu

Hari Bayangkara 2022, Presiden Jokowi Soroti Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa masih ada masyarakat yang belum puas dengan kinerja Polri.