Presiden PKS Bicara Sulitnya Rebut Kursi Wakil Gubernur DKI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (tengah), Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Rakornas PKS 2019 bertema

    Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (tengah), Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Rakornas PKS 2019 bertema "Memperkokoh Jati Diri PKS Sebagai Bagian NKRI." ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman menyadari sulit bagi partainya untuk mendapatkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Sohibul menyebut semua partai berkalkulasi untuk Pemilihan Umum 2024, sehingga tak mudah memberikan jatah itu kepada PKS.

    "Kami sangat sadar realitas, ini masalah Ibu Kota," kata Sohibul dalam wawancara dengan Tempo di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Desember 2019.

    Sohibul menuturkan, semua partai menganggap DKI Jakarta sebagai panggung politik yang strategis. Dia menduga banyak partai mempertimbangkan efek elektoral yang akan didapat PKS di 2024, jika partai dakwah itu kini menduduki kursi wagub DKI.

    "Kan gubernurnya tidak berpartai, tiba-tiba wakilnya kader tulen PKS. Orang bisa membayangkan PKS akan seperti apa di 2024," ujarnya.

    Kursi wagub DKI kosong sejak Agustus 2018 lantaran ditinggalkan oleh Sandiaga Uno yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sebagai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga di pemilihan gubernur DKI Jakarta, PKS meminta kadernya yang menjadi pengganti Sandiaga.

    PKS sudah mengajukan dua nama, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Namun proses pemilihan wagub ini mandek di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Sohibul mengatakan, konstelasi politik yang ada di ibu kota memang tak menguntungkan partainya. Dia juga menyinggung proses pemilihan penggantian wagub yang tak seperti di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Kala itu, Ahok yang menjabat gubernur menggantikan Joko Widodo bisa langsung menunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai pendampingnya. Proses pemilihan bisa langsung dilakukan oleh gubernur tanpa melalui DPRD.

    "Kami memang dalam tanda petik nasibnya enggak sebaik Ahok. Waktu Ahok itu aturannya enak bener, yang menentukan wagub itu ya gubernurnya sendiri, langsung dapat," ujarnya.

    Belakangan, Gerindra malah mengajukan empat nama calon pengganti wagub DKI, yakni Arnes Lukman, Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, dan Syaefullah.

    Menurut Sohibul, PKS bisa menerima atau menolak nama yang diajukan Gerindra. Partai dakwah juga berhitung masih seberapa besar kemungkinan kadernya menempati posisi wagub itu.

    "Kami pertimbangkan matriksnya. Misalnya begitu disodorkan dengan kader PKS, siapa yang punya peluang menang, kan kami inginnya kami yang menang," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.