Usman Hamid: 2019, Tahun Kelam Penegakan HAM

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan personel grup musik Banda Neira, Ananda Badudu, didampingi pengacaranya Usman Hamid usai menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Mantan personel grup musik Banda Neira, Ananda Badudu, didampingi pengacaranya Usman Hamid usai menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Acara peletakan batu pertama pembangunan Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Munir dianggap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid sebagai pembawa terang dan harapan terhadap penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia.

    Acara tersebut dilakukan di atas lahan seluas 2.200 meter persegi yang berlokasi Jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Minggu, 8 Desember 2019. Acara ini dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun Munir Said Thalib alias Munir ke-54.

    Peletakan batu pertama dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, disusul oleh Ketua Komisi Nasional HAM Ahmad Taufan Damanik, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, serta duet pengurus Yayasan Omah Munir Andi Achdian dan Suciwati, istri almarhum Munir.

    “Peringatan HUT Munir hari ini dengan peletakan batu pertama pembangunan museumnya, itu membawa terang atau membawa cahaya sesuai dengan arti nama Munir. Tapi, sebenarnya tahun 2019 ini merupakan tahun yang kelam karena kita mengalami erosi dalam hal penegakan HAM,” kata Usman Hamid sesuai acara.

    Menurut Usman, kondisi HAM dan juga kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Harapan dan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo terus tergerus, tidak setinggi di awal-awal periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

    Periode pertama Pemerintahan Jokowi, menurut mantan Koordinator KontraS itu terlampau mengedepankan agenda pembangunan ekonomi dan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi. Usman mengatakan, Jokowi mengingkari janji penegakan HAM sebagaimana yang dicantumkan dalam Program Nawacita.

    Harapan itu makin menciut setelah Jokowi menyampaikan pidato pembuka periode kedua pemerintahannya yang sangat minim narasi penegakan HAM dan demokrasi, namun lebih menonjolkan agenda pembangunan ekonomi, terutama pembangunan infrastruktur.

    Usman menyebut tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dalam hal penegakan HAM di Indonesia. Pernyataan Usman merujuk sederet kekerasan fisik dan kekerasan lain yang dialami sejumlah pembela HAM.

    Usman mencontohkan pembakaran rumah Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Barat (NTB) Murdani pada 28 Januari 2019. Contoh lain, kriminalisasi berlebihan yang dialami Veronica Koman dalam masalah Papua.

    Lalu ada kriminalisasi yang dialami Dandhy Dwi Laksono, jurnalis yang kerap kali mengungkap pelanggaran HAM di Papua maupun pelanggaran di sektor lingkungan. Ananda Badudu, aktivis yang menggalang dana saat marak aksi demonstrasi bertema “Reformasi Dikorupsi”, yang sempat ditangkap polisi.

    Kemudian, muncul kasus kematian Golfrid Siregar, aktivis Walhi Sumatera Utara. Kematian Golfrid dicurigai sebagai kematian tak wajar. Ia diduga tewas akibat penganiayaan yang sistematis.

    Di Sulawesi Tenggara, Jasmin, aktivis penolak tambang di Pulau Wawonii, bersama 26 warga lainnya dilaporkan ke polisi oleh PT Gema Kreasi Perdana, Agustus 2019. Jasmin kemudian ditangkap polisi pada 24 November.

    Terakhir, dua jenazah warga Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, bernama Maraden Sianipar dan Martua Parasian Siregar alias Sanjay, ditemukan di saluran drainase PT SAB/KSU Amalia, Kecamatan Panai Hilir, Labuhan Batu, Rabu, 30 Oktober 2019. Sanjay bekas wartawan dan Maraden kader Partai Nasdem setempat. Diduga, keduanya dibunuh terkait advokasi kasus lahan yang mereka lakukan.

    “Itu sebagian kecil contoh. Masih banyak kasus lain, yang totalnya dalam catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembela HAM ada sekitar 23 atau 27 kasus serangan terhadap pembela HAM sepanjang tahun ini. Erosi ini bisa saja kita alami di tahun-tahun berikutnya,” kata Usman Hamid.

    Kendati begitu, Usman menolak penyebutan, di Indonesia mengalami darurat penegakan HAM. Istilah darurat terlalu mendramatisir kondisi faktual, seolah-olah di Indonesia sudah tiada kebebasan sama sekali dan seakan-akan tiada lagi kepedulian pemerintah sama sekali terhadap penegakan HAM dan demokrasi.

    “Hari ini gubernur dan wakil wali kota datang. Bagaimana pun, kehadiran mereka merupakan cerminan adanya kepedulian mereka sebagai bagian dari unsur penyelenggara negara. Kita juga harus proporsional melihatnya,” ujar Usman.

    Kebebasan masih bisa dirasakan hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan tampilnya gerakan-gerakan mahasiswa di Jakarta sepanjang September lalu dengan mengusung tema #ReformasiDikorupsi.

    Publik juga masih bisa melihat keberhasilan gerakan reformasi di berbagai wilayah. Di Bali, misalnya, koalisi masyarakat sipil di sana berhasil mempertahankan Teluk Benoa dari reklamasi. Lalu, harapan lain bisa dirujuk pada bertahan dan berhasilnya masyarakat Kendeng di Jawa Tengah yang mempertahankan Pegunungan Kendeng dari tambang semen.

    “Itu semua menurut saya merupakan harapan-harapan yang optimistik meski di sisi lain kita berkali-kali menyaksikan brutalitas aparat keamanan seperti terjadi pada bulan Mei, saat terjadi aksi protes hasil pemilu. Ada 10 orang tewas, 9 orang di antaranya kena peluru tajam,” kata Usman.

    Jadi, Usman menyimpulkan, kebebasan berdemokrasi di Indonesia belum tamat. Hanya saja, saat ini Indonesia mengalami erosi alias kemunduran dalam penegakan HAM sehingga rakyat Indonesia kini hanya merasakan separuh kebebasan dari yang sebelumnya nyaris seratus persen sebagai di awal-awal reformasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.