TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020 yang ditetapkan pada 2 Desember 2019, sesuai peraturan dan tak bertentangan dengan undang-undang.
PKPU ini tidak menyertakan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri. Padahal sebelumnya, KPU bersikukuh ingin memasukkan aturan ini, seperti halnya pada Pileg 2019 lalu.
"PKPU sesuai dengan dengan peraturan dan tak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana hasil rapat dengar pendapat antara, KPU RI, Bawaslu RI Pemerintah dan Komisi II DPR beberapa waktu lalu," kata Bahtiar lewat keterangan tertulis pada Ahad, 8 Desember 2019.
PKPU tentang Pilkada 2020 Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) hanya menggunakan frasa 'mengutamakan' calon yang bukan mantan terpidana korupsi dan bukan melarang calon pasangan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang mantan narapidana kasus Tindak Pidana Korupsi untuk bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah yang dilakukan oleh parpol. Hal itu sepenuhnya adalah kewenangan partai politik.
Bahtiar mengatakan, apabila larangan pencalonan mantan napi kasus korupsi dimasukkan ke dalam PKPU, maka ketentuan tersebut melebihi amanat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembatasan hak seseorang berdasarkan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 harus dilakukan melalui UU, bukan melalui peraturan teknis.
Ketentuan tersebut juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dimana mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana.
"Untuk itu, pemahaman tentang PKPU Nomor 18 tahun 2019 perlu disebarluaskan kepada publik agar masyarakat memahami substansinya dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang," ujar Bahtiar.
