Ketua Komisi II Minta Wacana ASN Kerja 4 Hari Perlu Dikaji Lagi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 Desember 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 Desember 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai wacana hari Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bekerja empat hari perlu dikaji kembali. Sebab, Ahmad tak melihat ada urgensi atau hal yang mendesak untuk mengubah hari kerja ASN. 

    "Jangan terburu-buru karena apa masalahnya yang terjadi selama ini kalau ASN lima hari kerja? Kan enggak ada sesuatu masalah yang besar," ujar Ahmad di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 Desember 2019. 

    Ahmad mengatakan jika ASN terlalu banyak mendapat hari libur, ASN akan kebingungan ketika mulai bekerja kembali karena terlalu lama bersantai. "Apa sih alasannya jadi empat hari? Kebanyakan libur jadi bingung masuk Senin mau ngerjain apa lagi," kata Ahmad.

    Wacana libur tambahan ASN ini diutarakan oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto. Ia mengatakan, ASN saat ini bisa mengadaptasi beberapa konsep flexible working arrangement (FWA). Salah satunya adalah flexible working time atau waktu kerja yang fleksibel dan flexible working space atau PNS lebih fleksibel dalam memilih tempat kerja.

    "Jadi uji coba FWA adalah flexible working time. Jadi bisa jadi umpamanya kalau biasanya kerjanya jam 7 ada yang 8.30, ada mungkin jam masuk jam pulangnya beda," kata Waluyo.

    Menurut dia, salah satu pilihan untuk menerapkan konsep FWA adalah waktu libur PNS yang lebih banyak, di luar libur Sabtu dan Minggu. Namun, untuk mendapatkan libur tersebut harus memadatkan waktu kerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.