TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan sudah memprediksi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tak memuat larangan mantan narapidana atau napi korupsi maju di Pilkada.
Menurut dia, hukum dan politik yang ada tak mengizinkan KPU untuk membuat terobosan tersebut.
“Tidak dicantumkannya pelarangan mantan napi korupsi di PKPU Pencalonan sudah bisa diprediksi. Sebab KPU berhadapan dengan ekosistem hukum dan politik yang tidak mendukung terobosan yang ingin dilakukan KPU,” ujar Titi saat dihubungi, Sabtu 7 Desember 2019.
Ia menyebut KPU berada dalam dilema, dihadapkan dengan kebutuhan untuk segera mengesahkan peraturan teknis pencalonan atau memaksakan pengaturan larangan pencalonan mantan napi dengan resiko terus berlarut-larut.
Sementara itu, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM pasti akan menolak aturan tersebut dengan argumen bertentangan dengan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu bila larangan pencalonan mantan napi koruptor tetap dilanjutkan, ada resiko PKPU diuji ke Mahkamah Agung. Lalu kemungkinan besar akan dibatalkan oleh MA.
Untuk itu, ia berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan uji materi Perludem atas pencalonan mantan napi tersebut. “Makanya, kami menaruh harapan besar bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan uji materi kami atas pencalonan mantan napi (Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016),” katanya.
PKPU Nomor 18 Tahun 2019 sudah diterbitkan. Namun PKPU berbeda seperti saat perumusannya, peraturan ini tak memuat larangan bagi mantan narapidana koruptor maju di Pilkada.
Pada Pasal 4 ditulis persyaratan calon kepala daerah, tak melarang bagi eks napi korupsi. Isi Pasal 4 ayat H tersebut sama dengan aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 7 tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana yaitu narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak.
