Airlangga Hartarto Tunjuk Lodewijk Jadi Sekjen Golkar Lagi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlogo pohon beringin itu di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019 malam. Munas Partai Golkar 2019 ini memutuskan Airlangga Hartarto kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlogo pohon beringin itu di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019 malam. Munas Partai Golkar 2019 ini memutuskan Airlangga Hartarto kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali menunjuk Lodewijk F. Paulus menjadi Sekretaris Jenderal Partai  periode 2019-2024.

    "Saya akan dibantu kader Partai Golkar yang tidak pernah minta apa-apa yaitu Pak Sekjen Lodewijk Paulus," kata Airlangga di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Kamis, 5 Desember 2019.

    Selain struktur Sekjen, Airlangga juga mengumumkan struktur empat dewan tertinggi di kepengurusan baru dewan pimpinan pusat (DPP) Golkar.

    Mereka adalah Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, dan Dewan Etik Mohammad Hatta. Posisi empat orang ini tak berubah dari periode sebelumnya.

    Selain empat dewan ini, Golkar rencananya akan membuat struktur dewan baru, yakni Dewan Penasihat. Posisi ini disebut-sebut akan ditempati Jusuf Kalla atau Luhut Binsar Panjaitan.

    Sementara itu, struktur yang lain belum diumumkan. Dia berjanji struktur baru DPP Golkar akan terbentuk dalam waktu 45 hari ke depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.