TEMPO.CO, Jakarta - Rocky Gerung kembali menjadi buah bibir.
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia tersebut diancam dilaporkan polisi oleh politikus PDIP Juminart Girsang. Istana pun meminta Rocky Gerung berhati-hati bicara dan memilih kata.
Ancaman Junimart muncul gara-gara Rocky, yang belakangan muncul sebagai pengamat politik, menyebut Presiden Jokowi tidak paham Pancasila.
Pendapat berani Rocky Gerung tadi disampaikan secara terbuka dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan via stasiun televisi swasta TVOne pada Selasa malam lalu, 3 Desember 2019.
Dia pernah berurusan dengan polisi akibat pendapatnya bahwa kitab suci berisi fiksi, juga di forum ILC.
Dia diadukan ke polisi dan beberapa kali diperiksa. Tapi, tak terdengar lagi bagaimana pengusutan kasusnya di Polda Metro Jaya tersebut.
Reporter Tempo Halida Bunga Fisandra berbincang panjang lebar dengan pria lajang berusia 60 tahun itu di Kem Chicks, Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu malam lalu, 4 Desember 2019. Berikut penuturan Rocky Gerung:
Anda sebut Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, bagaimana penjelasannya?
Karena topiknya soal ideologi. Apa dasar ideologi pelarangan organisasi masyarakat FPI? Lalu saya terangkan. Kalau saya bilang saya tidak pancasilais, siapa yang mau nilai saya tidak pancasilais? BPIP?
Lalu saya lanjutkan logikanya. Bahkan Presiden tidak mungkin menilai saya karena Presiden juga tidak pancasilais. Lalu orang marah saya bilang begitu, saya kasih beberapa bukti.
Kalau (Presiden Jokowi) pancasilais, di isu lingkungan menterinya bilang silakan investasi datang dan kita tidak perlu amdal. Loh, amdal itu adalah paradigma dunia hari ini. Melanggar amdal artinya tidak pancasilais. Pancasila mestinya ada Amdal.
Kalau Presiden paham tentang pancasila, harusnya dia enggak naikin (TARIF) BPJS dalam keadaan kesulitan ekonomi. Jadi saya kasih contoh saja. Lalu bereaksi lah dua orang itu, Junimart, sama Teddy. Dia marah. Padahal saya enggak menghina.
Yang dijamin adalah kebebasan berpendapat. Bukan kebebasan berpendapat baik. Kebebasan berpendapat, bisa baik, bisa buruk tergantung kemampuan kita. Orang selalu menganggap, ya kebebasan berpendapat harusnya kebebasan yang memuji pemerintah. Loh, enak saja.
Bebas artinya bisa memilih pendapat yang mendukung atau pendapat Yang tidak mendukung. Itu namanya kebebasan. Justru karena saya manusia bebas, saya bisa memilih. Mengkritik atau memuji. Saya memilh mengkritik. Kenapa disalahin? Kan, ajaib cara berpikir itu.
Anda juga sebut isi Pancasila saling bertentangan…
Saya katakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Kalau ideologi, itu harus utuh enggak boleh bertentangan. Lalu saya terangkan, sila pertama dan sila kedua sudah bertentangan. Ketuhanan yang Maha Esa artinya, hadapkan wajahmu ke langit. Hanya dari situ sumber kebaikan.
Lalu saya bilang sila kedua berbuat baik itu enggak perlu menghadap langit. Itu saya namakan humanisme.
Humanisme itu adalah kritik terhadap teokrasi. Sila pertama sebenarnya teokrasi. Di Eropa, abad ke-15 pendapat publik dikuasai oleh gereja. Maka, berlaku prinsip kalau Anda tidak direstui langit, Anda berdosa.
Humanisme enggak harus begitu. Saya berbuat baik, enggak perlu cari pahala ke surga. Jadi sila kedua sebetulnya adalah kritik terhadap sila pertama.
Bayangin, dalam 5 sila itu sila pertama dan kedua bertentangan.
Kalau mau debat ideologi, belajar sejarah ideologi, belajar logika, belajar prinsip-prinsip konsep dasar tentang demokrasi.
Jadi Pancasila butuh diubah?
Butuh enggak butuh itu soal kehendak. Tapi peluang untuk mengubah itu ada. Itu yang saya terangkan. Kalau mengubah, ya orang menganggap mungkin tidak maksimal dengan Pancasila. Bikin saja Pancasila plus.
Tapi pemerintah gencar menyebarkan ideologi Pancasila…
Itu kayak orang nervous. Orang hafal Pancasila, tapi kalau dia enggak makan, ya ngerampok juga. Itu soalnya.
Pernyataan Anda bisa terjerat hukum?
Saya enggak lihat kesalahan di situ. Saya juga antisipasi dalam 2 detik saya bisa antisipasi. Delik atau bukan? Saya bilang, enggak, bukan delik. Jadi apa deliknya? Nanti Polisi juga bingung. Terus Kasus kitab suci fiksi, sampai sekarang enggak bisa diproses. Karena saya bilang, kalau mau diproses, bikin seminar biar saya terangkan.
Apa yang saya hina? Saya cuma bilang Presiden tidak paham Pancasila. Saya tidak bilang dia anti Pancasila. Saya tidak bilang, dia melecehkan (Pancasila). Dia (Presiden) tidak paham. Tidak mengerti Pancasila. Saya harus buktikan? Ya, saya buktikan nanti. Apa itu penghinaan?
Junimart Girsang akan melaporkan Anda ke polisi…
Iya, itu bagus. Harusnya dia yang saya laporkan karena dia bilang saya menghina lambang dan simbol negara.
Simbol negara itu, bukan presiden. Presiden itu enggak mungkin menetap. Yang menetap itu lambang negara. Bahasa adalah simbol negara. Jadi, Junimart bilang saya menghina simbol negara.
Itu bukan simbol negara karena presiden bisa diganti. Bahasa adalah simbol negara.
Dia sebagai anggota DPR pun enggak ngerti apa itu prinsip dasar konstitusi tentang simbol negara. Harusnya dia yang saya laporin karena dia dungu.
Bagaimana kabar terakhir kasus kitab suci fiksi?
Sudah berkali-kali saya dipanggil tapi enggak selesai-selesai. Cara dia (polisi) bertanya enggak pernah tuntas.
Akhirnya penyidik bilang, pakai papan tulis saja terangin, deh. Memang enggak disitu forumnya. Mengadili gagasan, ya dengan seminar.
Tapi, ada yang tersinggung dengan ucapan Anda…
Itu orang dungu. Yang tersinggung, kan elite dua orang itu. Satu tokoh politik, satu anggota DPR. Dia tersinggung. Ya, dia dungu, dong.
Dia enggak boleh tersinggung. Harusnya dia paham bahwa saya mengucapkan pilihan saya, yaitu berpendapat
Pendapat saya negatif, dituntut harus positif? Kebebasan berpendapat justru orang memilih antara positif dan negatif. Dua-duanya sama. Positif atau negatif, ya (tetap) pendapat.
Jadi Anda sudah pikirkan setiap mengeluarkan pernyataan?
Bukan dipikrikan, tapi dengan sendirinya. Logika kita itu kayak sensor. Oh, ya ucapin saja.
Saya tahu bakal kontroversi. Dari awal saya bilang, saya mau cari sesuatu yang radikal, supaya yang saya sebut diviralkan. Di kalimat awal saya bikin gitu.
Pendapat Anda soal FPI?
FPI itu organisasi masyarakat. Enggak harus tunduk pada negara. Kalau tunduk, dia jadi organisasi negara. Dia memang harus pakai ideologi negara. Apalagi pakai Islam. Biarin saja dia pakai ideologi Islam.
Nanti dia berpotensi berbuat jahat? Ya, potensi. Orang berpikir tentang potensi kejahatan. Tiap orang punya potensi kejahatan.
Ideologi FPI enggak usah dibenturkan dengan Pancasila. Karena itu keunikan dia. Apa yang salah di situ?
Negara enggak boleh mencurigai masyarakat. Kalau ada kekhawatiran, ya diemin aja. Sampai kekhawatiran itu potensial jadi kriminal. Ya, sudah tangkap sama intel kalau mau diam-diam. Kalau mau terbuka, ya ditangkap polisi.
Siap berdialog dengan Istana?
Itu sudah bikin saya membatasi secara psikologis. Ngapain, apa gunanya? Pesimistis.
Abaikan aja. Isu itu (Presiden tidak paham Pancasila) enggak sampai ke Presiden, loh. Jadi Presiden suatu waktu akan mengalami hal yang sama mungkin dari orang lain.
Jadi, apa PR Jokowi soal Pancasila?
Berpikir kritis. Pancasila dianggap saja sebagai kesepakatan kebudayaan. Supaya dia living ideas. Dia bisa survive kalau diambangkan. Kalau dimaterialkan, dibekuk sebagai ideologi, dia berhenti.
Kreasi kita terhadap bangsa berhenti begitu Pancasila dianggap sudah final. Pancasila tidak akan pernah final. Harus dianggap begitu.
Dulu Presiden Prancis setiap minggu dia ngumpulin oposisi, teman-temannya. Bukan politikus, tapi anak sastra, filsafat, pengamat budaya, jurnalis untuk membicarakan isu mingguan, sehingga minggu depan dia well informed untuk ngoceh dan public address ke masyarakat.
Mestinya, Presiden Jokowi contoh itu. Enggak perlu ada stafsus.
