Menteri dan Staf Khusus Jokowi Janji Lapor LHKPN Januari 2020

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Kedua dari kiri bawah) Angkie Yudistia bersama Presiden Joko Widodo dan staf khusus presiden lainnya saat rapat perdana Senin 2 Desember 2019 di Istana Negara. Instagram.com/@angkie.yudistia

    (Kedua dari kiri bawah) Angkie Yudistia bersama Presiden Joko Widodo dan staf khusus presiden lainnya saat rapat perdana Senin 2 Desember 2019 di Istana Negara. Instagram.com/@angkie.yudistia

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan, Fadjroel Rachman, mengatakan para menteri, wakil menteri, dan staf khusus Presiden Jokowi akan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Januari 2020.

    "Semuanya saya lihat berjanji Januari selesai," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.

    Fadjroel mengatakan bahwa mengisi LHKPN tidak semudah laporan pajak. Bahkan, ia sendiri butuh waktu satu bulan ketika mengisi LHKPN pertama kalinya usai ditunjuk sebagai Komisaris PT Adhi Karya pada September 2015.

    "Saya waktu itu memerlukan hampir satu bulan menyelesaikan semua urusan terkait LHKPN. Sampai ditanya juga meja, kursi di rumah. Mungkin memiliki benda-benda seni. Kalau pajak kan nggak ditanya," kata dia. Fadjroel pun berharap para menteri, wakil menteri, dan staf khusus bisa menyelesaikan LHKPN secepatnya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya mengingatkan seluruh menteri Presiden Jokowi untuk segera menyetorkan LHKPN. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati mengatakan, jika hal itu dilakukan dengan cepat maka akan jadi lebih baik.

    "Ya tentu cepat melaporkan karena memang masih ada jangka waktunya. Tetapi memang lebih baik kalau lebih cepat melaporkan," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

    FRISKI RIANA | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.