Mahfud MD dan Erick Thohir Bertemu, Bahas Radikalisme di BUMN

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember 2019. Dalam kesempatan itu, Erick dan Mahfud membahas isu radikalisme yang merebak di pegawai BUMN.

    "Ini lebih tadi (membahas) cuman data saja diinformasikan, kondisinya seperti ini, langkah-langkahnya. Ya sudah nanti kami ikuti," kata Erick saat ditemui usai pertemuan.

    Erick enggan merinci saran dan data yang dijelaskan Mahfud dalam pertemuan itu. Yang jelas, Erick menegaskan Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan harus dipahami oleh seluruh pegawai di BUMN. Adapun terkait penyebaran radikalisme di BUMN, Erick enggan berbicara banyak karena mengaku tak menguasai urusan ideologis.

    Namun, ia meyakini bahwa para pegawai BUMN telah merasakan manfaat negara saat ini. "Saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," kata Erick.

    Ia pun berjanji menjalankan saran dan masukkan yang diberikan Mahfud. Apalagi isu radikalisme di BUMN ini telah berkembang sejak era Menteri BUMN masih dijabat oleh Rini Soemarno.

    "Ya harus (kami jalankan sarannya). Kan Menko. Kalau Menko yang perintah kami harus (menjalankan)," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.