Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mohammad Nuh Terpilih Jadi Ketua Jaringan Dewan Pers ASEAN

image-gnews
Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh terpilih menjadi Ketua Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara. Nuh akan didampingi U Ohn Kyaing dari Myanmar sebagai Wakil Ketua dan Asep Setiawan dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal. (Dok/Istimewa)
Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh terpilih menjadi Ketua Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara. Nuh akan didampingi U Ohn Kyaing dari Myanmar sebagai Wakil Ketua dan Asep Setiawan dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal. (Dok/Istimewa)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh terpilih sebagai Ketua Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara (SEAPC-Net) pada pertemuan pertama Majelis Umum SEAPC-Net di Nusa Dua, Bali, Rabu, 4 Desember. Nuh akan didampingi U Ohn Kyaing dari Myanmar sebagai Wakil Ketua dan Asep Setiawan dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal.

Dewan Direksi SEAPC-Net yang akan menjabat dua tahun di periode ini adalah Agus Sudibyo dari Indonesia, Kyaw Swa Min dari Myanmar, Chavarong Limpattampanee dari Thailand, dan Virgilio da Silva Guteres dari Timor Leste.

Komite pertama SEAPC-Net ini dipilih setelah perwakilan Dewan Pers dari Indonesia, Myanmar, Thailand dan Timor Leste menyepakati Anggaran Dasar SEAPC-Net yang akan mempromosikan jurnalisme profesionalisme. SEAPC-Net juga akan mendorong badan serupa lainnya untuk bergabung dalam rangka mengembangkan pers di wilayah tersebut.

Usai terpilih, Nuh menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh delegasi yang hadir dalam pertemuan pertama Majelis Umum SEAPC-Net. "Saya berharap hasil pertemuan dapat meningkatkan kolaborasi untuk mengembangkan pers di wilayah Asia Tenggara," kata Nuh.

Direktur SEAPC Chavarong Limpattampanee (Thailand) mengatakan bahwa acara tersebut sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya Dewan Pers di kawasan Asia Tenggara memiliki jaringan nyata.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepemimpinan SEAPC-Net inu dipilih berdasarkan rotasi setiap 2 tahun sekali. Karena itu, pada pertemuan di 2021 di Timor Leste, perwakilan Dewan Pers Myanmar akan dipilih menjadi ketua. Dewan Pers Thailand bersedia bekerja sama dalam kegiatan SEAPC-Net.

Wakil Ketua SEAPC-Net U Ohn Kyaing menyambut baik Dewan Pers Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan pertama Majelis Umum SEAPC-Net. Ia meyakini SEAPC-Net akan mempromosikan kebebasan pers di kawasan Asia Tenggara.

SEAPC-Net telah diselenggarakan setelah empat pertemuan Dewan Pers secara berturut-turut di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste selama beberapa tahun terakhir. Pada Deklarasi Dili 2017, Dewan Pers dari empat negara menyadari peran Dewan Pers tiap negara memiliki kesamaan di berbagai isu. Misalnya, kesinambungan media, masalah hukum terkait pencemaran nama baik, dan hak atas hukum informasi dan disinformasi.

Perwakilan empat Dewan pun setuju untuk membentuk komite kerja dan menyusun Anggaran Dasar SEAPC-Net. Susunan itu akan selesai pada pertemuan di Bali bersamaan dengan Bali Civil Society and Media Forum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, KKJ Sebut Menteri Bahlil Mengancam Kemerdekaan Pers

8 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, KKJ Sebut Menteri Bahlil Mengancam Kemerdekaan Pers

KKJ mengatakan pelaporan itu menunjukkan Menteri Bahlil sebagai pejabat publik yang antikritik.


Dua Kali Polisi Terbitkan SP3 Kasus Teror Bom pada Jurnalis Victor Mambor di Jayapura Papua

8 hari lalu

Polisi melakukan olah TKP dugaan teror bom di sekitar rumah kediaman Jurnalis senior Papua Victor Mambor di kelurahan Angkasapura Kota Jayapura Papua (TEMPO/AJI Jayapura)
Dua Kali Polisi Terbitkan SP3 Kasus Teror Bom pada Jurnalis Victor Mambor di Jayapura Papua

Selain SP3 pada 1 Maret 2024, polisi disebut menerbitkan SP3 kasus teror bom terhadap Victor Mambor secara diam-diam pada 12 Mei 2023.


Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, LBH Pers: Berbahaya bagi Kebebasan Pers

9 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, LBH Pers: Berbahaya bagi Kebebasan Pers

Langkah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melaporkan narasumber Tempo dinilai bisa menjadi preseden yang tidak baik untuk pers di Indonesia.


Isi Lengkap Keputusan Dewan Pers Soal Laporan Bahlil Terhadap Tempo

9 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Isi Lengkap Keputusan Dewan Pers Soal Laporan Bahlil Terhadap Tempo

Dewan Pers memberikan penjelasan soal pengaduan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terhadap Tempo.


Dewan Pers Sebut Bocor Alus Tempo soal Izin Tambang Bahlil Tak Langgar Kode Etik

10 hari lalu

Tangkapan layar host Bocor Alus Politik. FOTO/youtube
Dewan Pers Sebut Bocor Alus Tempo soal Izin Tambang Bahlil Tak Langgar Kode Etik

Dewan Pers menilai siniar Tempo 'Bocor Alus Politik' tidak melanggar kode etik dalam penayangan konten berjudul 'Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia' pada Sabtu, 2 Maret 2024.


Pencabutan IUP: Dewan Pers Minta Bahlil Lahadalia Berikan Hak Jawab kepada Tempo

10 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Pencabutan IUP: Dewan Pers Minta Bahlil Lahadalia Berikan Hak Jawab kepada Tempo

Isi putusan dewan pers ihwal pengaduan Menteri Investasi Bahlil atas laporan utama Majalah Tempo terkait nikel.


Koalisi Minta Perpres Pembentukan Komite Publisher Rights Partisipatif

22 hari lalu

(Dari kiri) Moderator, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Umum IDA Dian Gemiano, Staf Khusus Wakil Menteri Kominfo Indri D. Saptaningrum, dan AI Media Development tvOne.AI Apni Jaya Putra dalam acara Diskusi Terbuka What's Next After Publisher Rights: AI for Media Asosiasi Media Siber Indonesia di Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Koalisi Minta Perpres Pembentukan Komite Publisher Rights Partisipatif

Dewan Pers dan kementerian terkait harus memastikan bahwa gugus tugas yang dibentuk melakukan seleksi anggota komite dengan transparan dan akuntabel.


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

23 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?


Profil Menteri Bahlil yang Diduga Permainkan Izin Tambang: Eks Sopir, Aktivis, Pebisnis

23 hari lalu

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada 3 Februari 2023. (ANTARA/Ade Irma J/am/rst)
Profil Menteri Bahlil yang Diduga Permainkan Izin Tambang: Eks Sopir, Aktivis, Pebisnis

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan pemberitaan Majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 berjudul "Main Upeti Izin Tambang"


Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

24 hari lalu

Bahlil Lahadalia tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.
Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.