Buka Munas Golkar, Jokowi: Saya Jamin Tak Ada Intervensi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019. Munas X Partai Golkar yang diselenggarakan pada 3 hingga 6 Desember 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019. Munas X Partai Golkar yang diselenggarakan pada 3 hingga 6 Desember 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo membantah tudingan bahwa Istana mengintervensi pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya (Munas Golkar). "Ada yang bilang, katanya Istana intervensi. Tidak ada. Saya berikan jaminan, tidak ada," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan munas di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa malam, 3 Desember 2019.

    Sebelumnya beredar kabar ada tiga menteri  Jokowi yang ikut turun ke lapangan membantu pemenangan Airlangga Hartarto di Munas Golkar. Salah satu nama yang disebut adalah Mensesneg Pratikno. Namun Jokowi menampik isu tersebut.

    "Kalau ada yang menyampaikan Pak Mensesneg (mengintervensi), saya jamin tidak ada. Memang betul tidak ada. Kalau ada DPD (dewan pimpinan daerah) yang dikumpulkan Pak Mensesneg, silakan maju. Saya beri sepeda," ujar Jokowi.

    Menurut Jokowi, kalaupun ada menteri yang mengumpulkan para DPD, maka menteri itu tak lain adalah menteri-menteri dari Golkar sendiri. Misalnya, ujar Jokowi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Jerry Sambuaga, ataupun Zainuddin Amali. Bisa pula, lanjut Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan. "Bisa Pak Agus, bisa Pak Zainuddin, Pak Jerry, atau Pak Luhut, bisa saja," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.