Jokowi: Dewan Pengawas KPK Masih Disaring oleh Tim Internal

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan belum memutuskan siapa saja calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berujar masih ada waktu beberapa pekan sebelum mengambil keputusan.

    "Masih dalam proses penyaringan oleh tim internal di Setneg (Kementerian Sekretariat Negara), jadi belum ada proses finalisasi," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

    Menurut Jokowi, ia ingin memilih sosok yang tepat dari sekian banyak nama calon dewan pengawas KPK yang diusulkan kepadanya. "Kami ingin memilih yang memiliki track record yang baik, integritas yang baik, memiliki pengalaman di bidang hukum, pidana, juga mungkin yang berkaitan dengan audit pemeriksaan untuk sebuah pengelolaan keuangan," tuturnya.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan segera mengangkat Dewan Pengawas KPK. Pengangkatan tidak akan melalui mekanisme panitia seleksi sesuai dengan Pasal 69 A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

    Meski tak melalui pansel, Jokowi memastikan orang-orang yang dipilih sebagai Dewan Pengawas memiliki kredibilitas baik.

    Adapun Juru Bicara Istana, Fadjroel Rachman, mengatakan Jokowi tidak akan menunggu uji materi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi dalam menentukan calon dewan pengawas KPK.

    "Gak ada masalah. Uji materi, uji materi. Undang-undang, kan, yang penting sudah berlaku pada 17 Oktober," ucap Komisaris Utama PT Adhi Karya ini, 5 November lalu.

    Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sambil terus menyeleksi calon dewan pengawas. Apapun keputusan MK nantinya, kata dia, pemerintah akan menyesuaikan. "Jadi tidak masalah, kalau ada perubahan tinggal disesuaikan saja," ucap dia.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.